Jakarta: Polri terlibat dalam satuan tugas (Satgas) Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Penugasan Polri dilakukan untuk mencegah praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
“Penugasan Polri dalam Satgas Haji bersifat terpadu, mulai dari pencegahan awal, pengawasan, hingga penegakan hukum agar penyelenggaraan haji berjalan aman dan bebas dari praktik ilegal,” ujar Kadiv Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.
Johnny menyebut pihaknya akan melakukan tiga fungsi utama dalam Satgas Haji. Yakni, preemtif, preventif, dan represif dalam pengamanan haji.
Pada tahap preemtif, Polri melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya haji ilegal dan mengimbau calon jemaah untuk berangkat melalui jalur resmi. Selain itu, sosialisasi dilakukan bersama Kementerian Agama dan pemerintah daerah.
Pada tahap preventif, Polri melakukan pengawasan terhadap biro perjalanan haji, termasuk mendeteksi paket haji ilegal seperti haji tanpa antre. Pengamanan juga dilakukan di titik keberangkatan dengan berkoordinasi bersama pihak imigrasi dan otoritas bandara.
Sedangkan, pada tahap represif, Polri akan menindak tegas pelanggaran hukum, seperti penipuan travel, pemalsuan dokumen, hingga jaringan sindikat haji ilegal.
“Kami akan melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku, termasuk penangkapan dan penyitaan barang bukti sesuai aturan yang berlaku,” tegas dia.
Ilustrasi. Medcom
Pemerintah memastikan keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci dimulai pada 22 April 2026. Indonesia mendapatkan kuota haji resmi sebanyak 221 ribu orang pada 2026, yang terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus.
Selain itu, jemaah calon haji kelompok terbang pertama masuk asrama haji pada 21 April 2026. Selanjutnya mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 April 2026.
