Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah akhirnya mengungkap penyebab insiden keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Timur yang menyeret puluhan siswa ke perawatan intensif.
Temuan menunjukkan kombinasi faktor serius, mulai dari kelalaian dalam distribusi makanan hingga buruknya standar penyimpanan.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyatakan, salah satu pemicu utama keracunan adalah makanan yang dikonsumsi melebihi batas waktu aman setelah pengemasan.
“Konsumsi makanan melebihi batas aman, (yaitu) 4 jam setelah pengemasan,” kata Qodari saat konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
Selain faktor waktu konsumsi, ditemukan pula indikasi kerusakan pada sejumlah bahan pangan yang dikonsumsi siswa. Beberapa menu menunjukkan perubahan kondisi yang signifikan.
“Serta indikasi kerusakan bahan pangan yang ditandai aroma asam pada saus spageti, perubahan aroma pada bakso, dan kondisi stroberi,” ujar Qodari.
Investigasi juga mengungkap persoalan serius pada aspek infrastruktur penyimpanan dan pengolahan makanan. Standar keamanan pangan dinilai belum terpenuhi, yang berpotensi mempercepat kerusakan makanan.
“Suhu ruang kemasan di atas 20 derajat, tidak tersedia alat pemantau suhu di gudang, fasilitas gudang bahan kimia dan instalasi pengolahan air limbah belum memenuhi standar, serta loker pegawai yang tidak representatif,” tandasnya.
Insiden ini berdampak luas, dengan puluhan siswa dari empat sekolah di Jakarta Timur harus menjalani perawatan intensif akibat dugaan keracunan. Kasus tersebut diduga berasal dari layanan SPPG Pondok Kelapa II.
Empat sekolah yang terdampak meliputi SMA Negeri 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09.
Gejala yang dialami para siswa mengarah pada gangguan pencernaan serius, mulai dari demam, muntah, hingga diare. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi para pasien saat ini relatif stabil.
Kasus ini menjadi peringatan keras terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam aspek pengawasan kualitas makanan dan standar keamanan distribusi, agar kejadian serupa tidak kembali terulang. (agr)
