Jakarta, tvOnenews.com – Posisi Indonesia sebagai garda terdepan pendukung kemerdekaan Palestina kian tak tergoyahkan. Tepat pada hari ini, Rabu (15/4/2026), Headquarters Asia Pacific Coalition for Al-Quds and Palestine (APCAP) resmi diluncurkan di Gedung Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta.
Peresmian ini menandai babak baru kolaborasi strategis antara organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga filantrofi di kawasan Asia Pasifik untuk menggalang kekuatan nyata demi kedaulatan Palestina dan perlindungan Kota Suci Al-Quds.
Jakarta: Pusat Koordinasi Strategis Kawasan
Wakil Ketua Umum DMI Dr. Imam Addaruqutni menyatakan bahwa terpilihnya Jakarta sebagai markas besar merupakan keputusan bersejarah dari konferensi internasional yang digelar di Gedung DPR RI pada November 2025 lalu.
"Penetapan ini bukan tanpa alasan. Komitmen Indonesia bagi Palestina dinilai sangat konsisten dan tidak pernah surut sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955," katanya kepada awak media termasuk tvOnenews.com.
"Jakarta kini resmi diakui sebagai pusat komando strategis bagi elemen masyarakat sipil di wilayah Asia Pasifik," imbuhnya,
Aksi Nyata di Tengah Memanasnya Konflik Timur Tengah
- Ammar Ramzi
Ketua Komite Pengarah Headquarters ASCAP Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim menekankan bahwa kehadiran markas ini sangat tepat waktu.
Di tengah stagnasi diplomasi global dan meluasnya konflik militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, masyarakat sipil harus bergerak lebih dari sekadar solidaritas.
"Semangat solidarity saja tidak cukup, kita harus ambil aksi kolektif nyata. APCAP hadir sebagai wadah kolaborasi untuk menyatukan potensi besar kawasan Asia Pasifik menjadi kekuatan kolektif yang berdampak," tegas Prof. Sudarnoto.
Senada dengan hal tersebut, Sekjen MUI Dr. Amirsyah Tambunan mengingatkan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah isu kemanusiaan dan peradaban yang melampaui sekat agama.
"Kekuatan moral masyarakat sipil adalah benteng terakhir agar dunia tidak kehilangan etika kemanusiaan," tegasnya.
APCAP tidak hanya akan bergerak pada bantuan logistik sporadis, melainkan beralih ke strategi jangka panjang yang mencakup edukasi, advokasi, hingga rekonstruksi Gaza.
