HARIAN FAJAR, TAKALAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Takalar menyikapi pemberitaan Majalah Tempo yang dinilai berlebihan dan berpotensi merendahkan makna demokrasi.
Hal itu disampaikan DPD Nasdem menggelar jumpa pers di Rumah Aspirasi H. Achmad Daeng Se’re, Bombong Indah, Kelurahan Kallabbirang, Kecamatan Pattallassang, Rabu 15 April.
Menurut DPD Nasdem Takalar, langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan dari DPW Sulawesi Selatan. Dalam pernyataannya, DPD Nasdem Takalar menegaskan sikap tegas untuk melawan framing yang dianggap menyesatkan serta menjaga martabat demokrasi.
Konferensi pers dipimpin oleh Sekretaris DPD Partai Nasdem Takalar, Abdul Hakim, yang mewakili Ketua DPD H. Achmad Daeng Se’re. Ia didampingi Ketua Fraksi Nasdem DPRD Takalar, Nur Alim Rukman, serta Sekretaris Fraksi Ahmad, dan dihadiri sejumlah pengurus DPC Nasdem se-Kabupaten Takalar.
Abdul Hakim menekankan bahwa demokrasi tidak boleh dipengaruhi oleh narasi yang tidak utuh. Menurutnya, kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab, bukan justru membangun persepsi yang keliru terhadap institusi politik.
“Pemberitaan tersebut kami nilai tidak lagi sekadar kritik, tetapi telah mengarah pada framing yang tendensius dan menggiring opini publik secara sepihak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penggunaan narasi yang dinilai menyederhanakan politik sebagai sekadar transaksi kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut berpotensi merusak pemahaman publik terhadap fungsi partai politik sebagai representasi kedaulatan rakyat.
Nasdem Takalar turut mengecam penggunaan metafora yang dianggap menyamakan partai politik dengan korporasi. Mereka menilai hal itu sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi demokrasi dan pengerdilan makna partai politik.
“Partai politik bukan perusahaan. Ia adalah wadah perjuangan ide, gagasan, dan harapan rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, DPD Nasdem Takalar juga mengingatkan bahwa kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas. Pers, kata Hakim, memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang mencerahkan dan berbasis fakta.
“Kritik itu penting, tetapi harus berpijak pada data, bukan spekulasi yang dikemas secara dramatis. Jika tidak, yang terjadi adalah distorsi realitas,” tambahnya.
Sebagai bentuk sikap, Nasdem Takalar mendesak adanya klarifikasi terbuka dari pihak media terkait serta evaluasi terhadap produk jurnalistik yang dinilai melampaui batas etika. Mereka juga menekankan pentingnya prinsip keberimbangan (cover both sides) dan akurasi dalam pemberitaan.
DPD Nasdem Takalar berencana menggelar konsolidasi bersama pengurus di tingkat DPW Sulawesi Selatan untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan membawa persoalan ini ke Dewan Pers.
“Besok kami akan melakukan konsolidasi besar untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk opsi melaporkan ke Dewan Pers,” ujar Hakim.
Di akhir pernyataannya, Nasdem Takalar mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Publik diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan sensasional dan tetap mengedepankan rasionalitas dalam memahami dinamika politik.
“Demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang kritis dan sadar, bukan yang mudah digiring oleh opini,” pungkasnya. (mgs)
