Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan perlunya langkah komprehensif untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Bandung.
Salah satu solusi utama yang diusulkan adalah perubahan tata ruang wilayah sebagai langkah jangka panjang dalam penanganan banjir.
“Pertama, tata ruang Kabupaten Bandung harus diubah, tidak ada pilihan,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada wartawan di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4).
Selain itu, normalisasi sungai menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran air.
Dedi juga menyoroti pentingnya rehabilitasi daerah hulu sungai agar kembali berfungsi sebagai kawasan resapan air.
“Hulu sungai harus direhabilitasi menjadi lahan hijau,” katanya.
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali juga dinilai menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan perumahan di atas lahan pertanian harus dibatasi agar tidak memperparah kondisi lingkungan.
“Perubahan lahan jangan terus terjadi. Sawah terus dibangun menjadi bangunan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti keberadaan permukiman di bantaran sungai yang mempersempit aliran air.
Relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai dinilai menjadi langkah yang harus dilakukan demi keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
“Rumah-rumah di bantaran sungai harus dialihkan,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan agar memberikan hasil yang maksimal.
Jika tidak dilakukan, penanganan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah. Pemerintah berharap upaya ini dapat mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Bandung.
“Kalau tidak dilakukan, tidak akan bersifat jangka panjang,” ucapnya.
