Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menceritakan detik-detik kenaikan biaya penerbangan haji 2026.
IDXChannel - Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menceritakan detik-detik kenaikan biaya penerbangan haji 2026 yang terjadi jelang pemberangkatan jamaah yang akan dilakukan akhir bulan ini.
Untuk diketahui, harga avtur naik dari Rp13.656 menjadi Rp23.551 per liter. Alhasil, kata Irfan, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines sebagai maskapai yang melayani penerbangan jamaah haji 2026 meminta tambahan biaya.
“Tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ‘ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya?’ Enggak, alhamdulillah enggak, waktu itu disampaikan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan, karena avturnya naik,” kata Irfan dalam jumpa pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
Dia menjelaskan, total tambahan biaya yang diajukan kedua maskapai mencapai angka fantastis, yakni Rp1,77 triliun. Kondisi ini langsung dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah cepat mencari solusi.
Alih-alih membebankan kenaikan biaya kepada jamaah, Prabowo mengambil sikap tegas dengan menolak opsi tersebut.
“Ya karena kita juga agak kelabakan ini, kami lapor kepada Presiden, Presiden mengatakan, ‘Apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jamaah’,” ujar dia.
Menurut Irfan, keputusan tersebut mencerminkan komitmen kuat Presiden Prabowo terhadap perlindungan jamaah haji, terutama dalam menjaga keterjangkauan biaya ibadah.
“Ketika Pilpres 2014, beliau sudah masukkan Kementerian Haji sebagai salah satu visi-misi beliau, 2019 juga sama, 2024 juga sama,” ujar Irfan.
“Kemudian, tadi saya sampaikan bahwa beliau mengatakan biaya tambahan jangan dibebankan kepada jamaah haji,” ujarnya.
Saat ditanya dari pos APBN mana yang akan ikut menyerap tambahan biaya tersebut, Irfan mengaku belum tahu. Namun, dia menjamin anggarannya sudah ada.
Saat ini pihaknya tengah fokus untuk menyusun landasan peraturan agar dana tersebut bisa dicairkan.
"Sumbernya kita masih berdiskusi dengan teman-teman Kemenkeu juga utamanya terkait landasan hukumnya. Tapi anggarannya yang jelas pasti ada. Tinggal kita mencari landasan hukumnya untuk gelontorkan anggaran itu. Sebentar lagi akan saya sampaikan sumber anggaran itu," kata Irfan.
(Dhera Arizona)
