Komisi IX DPR mencecar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat bersama di DPR, Rabu (15/4). Hal ini menyusul baru sekitar 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang direaktivasi dari total 11 juta yang sebelumnya dinonaktifkan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai kesepakatan rapat sebelumnya antara DPR dan pemerintah tidak dijalankan. Ia menegaskan, DPR sebelumnya menyepakati seluruh 11 juta peserta tetap mendapatkan layanan selama masa transisi.
“Sorry ya sebelum kita lanjut, kenapa saya katakan penegasan ini penting di awal? Supaya frekuensinya sama, semua yang ada di sini. Berarti kesepakatan rapat yang pernah dibuat di Komisi IX maupun di pimpinan DPR tanggal 9 Februari kan tidak dijalankan,” ujar Charles.
Ia mengingatkan kesepakatan tersebut menyebut layanan tetap diberikan selama tiga bulan. Namun, berdasarkan paparan pemerintah, jumlah yang direaktivasi baru sebagian kecil.
“Kan kesepakatan rapatnya adalah 11 juta yang dinonaktifkan tetap mendapatkan layanan selama 3 bulan. Sedangkan kalau dari paparan yang baru saja kita lihat, yang direaktivasi awalnya hanya 100 sekian ribu ya, yang merupakan pasien katastropik dan lain-lain sekarang menjadi 2 juta sekian,” lanjutnya.
Menurut Charles, kondisi itu membuat sekitar 9 juta orang belum bisa mengakses layanan kesehatan.
“Artinya masih ada sekitar 9 juta orang yang tidak bisa mengakses layanan sampai hari ini. Gitu ya, kurang lebih ya. Ini biar frekuensinya sama dulu nih, ya. Ya karena interpretasi saya sesuai dengan kesepakatan rapat DPR dan pemerintah tuh ya 11 juta itu dilanjutkan. Gitu. Itu aja, saya ingin penegasan di situ. Makasih,” katanya.
Penjelasan Menkes dan MensosDalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, kemudian meluruskan seluruh peserta yang terdampak tetap bisa dilayani jika datang ke fasilitas kesehatan.
“Jadi, yang 11 juta ini, kalau mereka datang ke layanan kesehatan akan dilayani. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat, untuk 11 juta orang ini, sesuai dengan kesepakatan DPR, kalau mereka sakit, datang ke rumah sakit, itu akan dilayani,” jelas Budi.
Ia menambahkan peserta diminta segera melakukan reaktivasi dengan fasilitasi dari Kementerian Sosial.
“Dan mereka diminta mereaktivasi segera yang prosesnya sudah difasilitasi oleh Kemensos. Jadi, jadi untuk meluruskan aja bahwa yang 11 juta ini tetap dilayani,” ujar Budi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan hal yang senada. Menurutnya, seluruh peserta nonaktif tetap bisa mengakses layanan BPJS ketika sakit.
“Semua layanan. Jadi 11 juta itu kalau sakit, semua layanannya dibuka. Kalau sakit. Kalau sakit lho ya. Kalau nggak sakit kan nggak perlu,” ucap Gus Ipul.
Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, kemudian membacakan kembali kesepakatan rapat yang diadakan 9 Februari lalu. Ia menegaskan DPR dan pemerintah sepakat seluruh PBI yang nonaktif itu dibayarkan oleh pemerintah selama tiga bulan.
“Senin 9 Februari 2026 kesimpulannya, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Itu kesepakatan kita antara DPR dan pemerintah tanggal 9,” kata Felly.
Felly juga menekankan, kesimpulan rapat tanggal 9 Februari itu meminta pemerintah memastikan para PBI nonaktif harus mendapatkan layanan kesehatan.
Namun, Felly menyampaikan laporan di lapangan, ditemukan masih banyak rumah sakit belum menjalankan kesepakatan tersebut.
“Di sana ditulis: Menjamin pelayanan bagi seluruh pasien, termasuk bagi pasien penyakit kronis dan katastropik agar tetap memberikan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Tapi poin ini, Bapak-bapak, kita harus sampaikan keadaan kami di lapangan, ini banyak rumah sakit yang tidak menjalankan,” tutur Felly.
Ia pun menyorot permintaan pemerintah agar masyarakat melakukan reaktivasi mandiri. Menurutnya, masyarakat kesulitan melakukan reaktivasi sehingga berisiko tidak mendapatkan layanan.
“Pak, ini orang di bawah ini nggak paham. Mau aktivasi bagaimana lagi? Dia tidak paham untuk itu. Kalau itu yang dituntut pemerintah, maka mereka tidak mendapatkan layanan. Nah ini yang kami tidak mau, Pak,” ucapnya.
