Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengultimatum petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye yang terbukti melakukan manipulasi laporan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) menggunakan kecerdasan buatan (AI). Pramono menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi karena mencederai kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Jadi ada tiga orang yang sudah mendapatkan SP1 (Surat Peringatan 1) dan tadi secara pribadi tiga-tiganya saya temuin. Dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau memang masih ingin bekerja di DKI Jakarta,” kata Pramono di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026.
Baca Juga :
Pramono Evaluasi Kinerja PPSU Buntut Kasus Foto Manipulasi AIPramono memastikan akan mengambil langkah lebih ekstrem apabila pelanggaran serupa kembali terulang di masa mendatang. Tak hanya petugas lapangan, sanksi tegas berupa pembebasan tugas juga telah dijatuhkan kepada para pejabat di tingkat Kelurahan Kalisari yang dianggap bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.
“Kalau sampai diulang kembali, pasti kami mengambil tindakan yang lebih tegas. Sedangkan untuk atasannya, dari Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kasi Pemerintahan, termasuk Lurah Kalisari, kami bebastugaskan,” ucap mantan Sekretaris Kabinet tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Metro TV/Aris Setya.
Melalui town hall meeting yang digelar hari ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh dengan mengundang seluruh unsur perangkat daerah, mulai dari petugas PPSU hingga jajaran wali kota. Agenda ini bertujuan untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan dan akuntabel sehingga setiap aduan warga tidak lagi dijawab dengan laporan fiktif.
“Hari ini secara khusus Pemerintah DKI Jakarta mengadakan town hall meeting. Acara ini diadakan semata-mata memang untuk memperbaiki kinerja PPSU yang ada di Jakarta. Kami memperbaiki sistem dan tata kelola yang lebih baik, transparan, terbuka,” tutur Pramono.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar bekerja berdasarkan realita di lapangan, bukan sekadar memberikan laporan manis demi menyenangkan atasan. Baginya, kritik dan saran dari warga melalui aplikasi JAKI adalah modal utama untuk perbaikan birokrasi di ibu kota.
“Bagaimanapun masukan, pendapat, saran, kritik dari warga Jakarta adalah modal bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan diri,” kata Pramono.
