Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuka opsi penyaluran minyak goreng rakyat (MinyaKita) dilakukan sepenuhnya melalui badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.
Saat ini porsi distribusi MinyaKita melalui pemerintah dan BUMN masih berada di kisaran 35 persen dari total Domestic Market Obligation (DMO) Crude Palm Oil (CPO). Namun ke depan, Amran menyebut skema tersebut bisa ditingkatkan secara bertahap hingga 65 persen, bahkan berpotensi mencapai 100 persen tergantung situasi.
“Kami minta ke depan kami sudah koordinasi dengan Pak Mendag, ini (porsi BUMN pangan) kan 35 persen (dari DMO). Kalau bisa ke depan kita naikkan lagi, Apakah 65 persen ke pemerintah, BUMN, atau 100 persen. Aku lihat situasinya nanti,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).
Menurut Amran jika seluruh distribusi dilakukan lewat BUMN, maka pengendalian harga akan lebih mudah. Pemerintah juga dapat langsung meminta pertanggungjawaban apabila terjadi lonjakan harga di lapangan.
Amran mencontohkan kebijakan serupa pada komoditas daging sebelumnya, saat peran BUMN diperbesar supaya ada pihak yang jelas untuk bertanggung jawab terhadap stabilitas harga.
Menurut dia selama ini gejolak harga kerap terjadi karena tidak adanya pihak yang benar-benar bertanggung jawab. "Iya, BUMN. Biar mudah dikontrol. Kalau ada kenaikan harga, ya sudah BUMN-nya tanggung jawab,” katanya.
Meski demikian, Amran memastikan pelaku usaha tetap akan dilibatkan dalam rantai distribusi, terutama di tingkat hilir. Dia menilai pengusaha kecil dan UMKM tetap perlu diberi ruang untuk berpartisipasi.
“Jadi BUMN saja yang penanggung jawab. Tapi yang sampai lini berikutnya kan kasih lah pengusaha-pengusaha kecil, UMKM,” ujarnya.
Mau Perkuat BUMN PanganAmran juga menyebutkan pemerintah akan memperkuat peran BUMN pangan, termasuk Perum Bulog, dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis.
Dia menyebut sejumlah komoditas seperti daging, susu, kedelai, hingga bawang putih akan masuk dalam skema penguatan peran BUMN ke depan. Bahkan, pemerintah tengah merancang keterlibatan langsung BUMN dalam penanaman.
“BUMN termasuk Bulog harus kita perkuat ke depan. Jadi ini kan kita kejar lagi, susu dengan daging kan satu paket, kedelai (dan) bawang putih ini kita lagi kejar, nanti kita rancang, bawang putih, BUMN ikut menanam kedelai juga. Tapi nanti,” ujarnya.
Tujuannya supaya tidak ada anomali dalam sistem pangan nasional, seperti kasus impor gula rafinasi yang bocor ke pasar di tengah produksi domestik yang tidak terserap optimal. Dia menduga kondisi tersebut tidak lepas dari praktik permainan atau mafia pangan.
“Kita upayakan. Supaya jangan terjadi seperti kemarin aneh bin ajaib negeri gini. Kita impor gula, tapi gula dalam negeri tidak bisa laku, ada anomali kan. Kalau ada anomali ada apa di situ? Permainan, mafia,” ujarnya.
Dia menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat dan pelaku yang terbukti melakukan kecurangan akan langsung diproses hukum.
