JAKARTA, KOMPAS — Peringkat kredit negara-negara di Asia Tenggara diperkirakan menghadapi tekanan seiring meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi. Di antara negara kawasan, Indonesia dinilai paling rentan apabila konflik tersebut berlangsung berkepanjangan.
Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa kualitas kredit negara dengan bantalan peringkat yang relatif tipis berpotensi menurun apabila gangguan di pasar energi global tidak segera mereda dalam beberapa bulan ke depan.
“Kualitas kredit negara dengan bantalan peringkat yang lebih tipis berpotensi menurun dalam skenario gangguan berkepanjangan di pasar energi. Di Asia Tenggara, kami menilai peringkat kredit Indonesia akan lebih rentan jika konflik terus berlarut,” tulis S&P dalam laporannya, Selasa (14/4/2026).
Menurut S&P, tekanan terhadap Indonesia datang dari kombinasi faktor fiskal dan eksternal. Kenaikan harga energi global berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah, yang pada akhirnya menekan defisit anggaran. Di saat yang sama, lonjakan biaya impor minyak akan memperlebar defisit transaksi berjalan.
Selain itu, tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi juga berisiko mendorong kenaikan suku bunga pasar. Kondisi ini pada gilirannya akan meningkatkan biaya pinjaman pemerintah dan memperberat beban fiskal.
S&P menilai dampak guncangan energi tidak merata di kawasan. Malaysia, misalnya, dinilai memiliki posisi yang lebih kuat untuk menghadapi tekanan meskipun beban subsidi dan defisit anggaran diperkirakan meningkat tahun ini.
Hal ini didukung oleh struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi serta pasar keuangan domestik yang dalam. Dengan kondisi tersebut, penurunan kinerja fiskal yang bersifat sementara atau kenaikan moderat rasio utang dinilai tidak akan langsung memicu perubahan peringkat.
“Penurunan kinerja fiskal yang bersifat sementara atau kenaikan moderat dalam rasio utang tidak akan langsung memicu perubahan peringkat,” tulis S&P.
Thailand juga menghadapi potensi perlambatan ekonomi dan penyusutan ruang fiskal. Namun, negara tersebut dinilai memiliki instrumen kuat termasuk kebijakan moneter dan kondisi eksternal yang relatif solid, yang dapat membantu meredam tekanan.
Sementara itu, Vietnam dinilai memiliki bantalan yang cukup kuat berkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sektor ekspor yang berkembang. Meski demikian, lonjakan biaya impor energi yang berkepanjangan serta penurunan cadangan devisa tetap berpotensi melemahkan likuiditas eksternal.
Dalam analisis lebih rinci, S&P menilai posisi fiskal dan eksternal Indonesia berpotensi melemah secara bersamaan.
Dari sisi fiskal, kenaikan harga energi akan meningkatkan kebutuhan subsidi, sekaligus memperbesar tekanan terhadap defisit anggaran. Di sisi lain, potensi kenaikan suku bunga akibat inflasi akan meningkatkan beban pembayaran bunga utang pemerintah.
Dari sisi eksternal, kenaikan harga impor energi berisiko memperlebar defisit transaksi berjalan. Hal ini terjadi karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak dan produk energi lainnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rangkaian kunjungan ke Amerika Serikat menyampaikan strategi pengelolaan ekonomi Indonesia kepada investor dan lembaga internasional.
Namun, sebagian tekanan tersebut berpotensi teredam oleh kenaikan harga komoditas. Sebagai negara eksportir komoditas, Indonesia dapat memperoleh tambahan penerimaan dari peningkatan harga minyak sawit, nikel, kendaraan, dan panel surya.
Meski demikian, kinerja ekspor energi seperti batu bara, minyak mentah, dan gas alam justru mengalami penurunan, sehingga membatasi penguatan sektor eksternal secara keseluruhan.
Secara umum, indikator kredit Indonesia diperkirakan hanya akan melemah secara moderat dalam skenario dasar. Perkembangan harga komoditas ke depan akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah tekanan tersebut.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, pemerintah berupaya menjaga kepercayaan investor global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rangkaian kunjungan ke Amerika Serikat menyampaikan strategi pengelolaan ekonomi Indonesia kepada investor dan lembaga internasional.
Dalam pertemuan di Washington DC, pada Selasa waktu setempat, Purbaya bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk pimpinan International Monetary Fund, World Bank, serta perwakilan S&P Global Ratings.
“Kami bertemu dengan 18 investor besar, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity. Mereka ingin memahami apakah strategi pertumbuhan dan pengelolaan anggaran Indonesia kredibel dan berkelanjutan,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi Kemenkeu.
Menurut Purbaya, respons investor dan lembaga internasional relatif positif. Mereka menilai Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal.
Pemerintah juga menegaskan memiliki bantalan fiskal yang memadai, termasuk saldo anggaran lebih sekitar Rp420 triliun, untuk meredam berbagai tekanan eksternal.
“Kami mampu menyerap shock yang terjadi. IMF melihat kondisi ekonomi Indonesia secara positif,” ujarnya.
