Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mengawali tahapan pembangunan moda transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) melalui sosialisasi intensif di 22 kecamatan terdampak.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan masyarakat sebelum konstruksi fisik, khususnya pada jalur utama atau on corridor.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengungkapkan keterlibatan publik menjadi kunci utama dalam memitigasi potensi dampak lapangan. Sosialisasi ini akan menjangkau berbagai elemen masyarakat, mulai dari level kewilayahan hingga pelaku usaha mikro.
“Sosialisasi ini akan dilakukan secara menyeluruh di 22 kecamatan yang terdampak. Kita libatkan masyarakat, mulai dari kelurahan, RT/RW, hingga perwakilan pedagang kaki lima dan pihak lain yang terdampak,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi BRT bersama Kementerian Perhubungan, World Bank, dan konsultan terkait di Balai Kota Bandung, Rabu (15/4/2026).
Rasdian menegaskan pendekatan komunikasi yang diambil bersifat integratif. Pemkot Bandung berkomitmen memaparkan rencana pengembangan moda transportasi ini secara komprehensif agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat.
“Jadi bukan hanya membahas off corridor atau on corridor saja, tapi seluruhnya kita sampaikan. Termasuk dampak yang mungkin timbul dan bagaimana penanganannya, agar masyarakat memahami secara menyeluruh,” jelasnya.
Baca Juga
- Proyek BRT Bandung Dimulai, 22 Kecamatan Bakal Terdampak Pembangunan
- Proyek BRT di Kota Bandung Jangan Asal Jadi, Kualitas Fisik Harus Mumpuni
- Pemkot Bandung Petakan Dampak dan Kebutuhan Infrastruktur BRT
Berdasarkan pemetaan teknis, dampak signifikan diprediksi terjadi pada jalur on corridor yang membentang sepanjang 21 kilometer.
Sejumlah wilayah jantung kota seperti Kecamatan Andir, Regol, dan Sumur Bandung menjadi area yang masuk dalam skema prioritas pembangunan jalur khusus tersebut. Pada area ini, pemerintah berencana membangun jalur khusus BRT dengan pembatas lajur atau separator.
“Sosialisasi ini penting agar masyarakat mengetahui sejak awal rencana pembangunan, termasuk perubahan yang akan terjadi di lapangan,” tambah Rasdian.
Sesuai jadwal, Dishub Kota Bandung menargetkan proses sosialisasi ini rampung pada kurun waktu akhir April hingga awal Mei 2026. Melalui interaksi langsung ini, pemerintah berharap para pemangku kepentingan dapat segera beradaptasi dengan perubahan tata ruang jalan dan penyesuaian aktivitas ekonomi yang mungkin terdampak.
Langkah proaktif Pemkot Bandung dalam menggandeng World Bank dan Kemenhub ini menunjukkan keseriusan dalam mentransformasi layanan transportasi publik.
Dengan pelibatan aktif masyarakat sejak fase awal, pembangunan BRT diharapkan dapat berjalan sesuai linimasa dan memberikan akselerasi positif bagi mobilitas warga di Kota Kembang.
