FAJAR, MAKASSAR – Konsep Danantara dinilai masih belum memiliki arah dan tujuan yang jelas. Kebijakan pembentukannya pun dianggap perlu dikaji ulang sebelum dilanjutkan lebih jauh.
Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terlihat fokus utama dari pembentukan Danantara, apakah untuk mengejar keuntungan, menciptakan lapangan kerja, atau mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Tujuan utama Danantara ini apa, tidak terbaca. Apakah untuk mencari laba, menciptakan lapangan kerja, atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau semuanya digabung, dalam teori kebijakan publik, terlalu banyak tujuan justru berisiko tidak tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai konsep Danantara masih terkesan umum dan belum mengacu pada model yang jelas. Menurutnya, jika ingin mengadopsi praktik lembaga seperti Temasek, maka pendekatan yang digunakan harus lebih terarah dan spesifik.
“Terobosannya terlalu prematur, terkesan menyeluruh tanpa fokus. Jadi Danantara ini masih terlalu generik. Kalau memang ingin meniru praktik terbaik seperti Temasek, harus dipadankan dengan jelas,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti minimnya transparansi terkait kinerja dan pengelolaan Danantara. Hingga kini, publik dinilai masih kesulitan mengakses informasi dasar, seperti jumlah aset yang dikelola maupun proyek yang dijalankan.
“Cara paling sederhana, coba akses laman resminya, informasinya masih sangat terbatas. Kita ingin tahu aset yang dikelola berapa, proyeknya apa, itu saja sulit,” tegasnya.
Awalil turut mengingatkan adanya implikasi terhadap laporan keuangan negara jika aset pemerintah dialihkan ke Danantara. Menurutnya, hal tersebut harus disertai kejelasan pencatatan serta mekanisme pelaporan yang transparan.
“Ketika aset dipindahkan ke Danantara, bagaimana pencatatannya? Harus ada keterbukaan ke publik, karena dalam lampiran LKPP seharusnya ada laporan tersebut. Sementara saat ini belum tersedia,” jelasnya.
Ia pun mengusulkan agar cakupan Danantara dibatasi dan difokuskan pada aset yang berpotensi menghasilkan keuntungan, sementara entitas bermasalah ditangani secara terpisah.
“Danantara sebaiknya dibatasi, misalnya hanya mengelola aset yang berpotensi menghasilkan laba. Jangan semuanya digabung tanpa kejelasan,” jelasnya. (wid/*)
