Juwono Sudarsono pergi. Kita takkan pernah tahu kapan lagi seorang sipil yang duduk di kursi Menteri Pertahanan bukan karena kedekatan politik, tapi karena ia benar-benar mengerti apa yang ia urus. Ia pernah bilang bahwa reformasi militer bukan soal memangkas anggaran, melainkan soal membangun doktrin yang sehat. Pikiran semacam itu tidak lahir dari akademi militer. Ia lahir dari meja baca, dari perdebatan akademik, dari keberanian intelektual yang pelan-pelan menipis di kalangan birokrat kita.
Terlalu lama kita berpikir bahwa urusan pertahanan dan keamanan nasional adalah monopoli militer. Bahwa orang yang bisa bicara soal ketahanan negara harus punya latar belakang militer, atau minimal pernah memegang senjata. Padahal beberapa dekade terakhir memperlihatkan hal yang berbeda. Negara-negara yang bertahan dan bahkan tumbuh di tengah tekanan geopolitik bukan selalu negara yang punya tentara terbesar, melainkan negara yang punya pemikir paling tajam di belakang meja perundingan.
Tengok Abbas Araghchi. Diplomat Iran itu bukan orang militer. Ia berlatar belakang hubungan internasional. Tapi justru ia yang selama bertahun-tahun menjadi arsitek negosiasi nuklir Iran, duduk berhadapan dengan delegasi dari enam kekuatan besar dunia, menjaga posisi tawar Teheran tetap hidup di tengah tekanan sanksi yang mencekik. Araghchi bukan sekadar juru bicara. Ia perancang strategi. Dan ia sipil.
Wang Huning lebih ekstrem lagi. Akademisi yang tidak pernah memegang jabatan eksekutif sekelas gubernur atau panglima itu kini duduk di Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok, tepat di pusatnya. Ia bukan pemimpin tentara, bukan menteri ekonomi. Ia ideolog dan pemikir. Orang yang merumuskan bingkai konseptual bagi tiga presiden Republik Rakyat Tiongkok berturut-turut: Jiang Zemin, Hu Jintao, dan Xi Jinping. Strategi “Kebangkitan Damai” Tiongkok, konsep “Masyarakat Harmonis,” lalu “Mimpi Tiongkok,” semua melewati tangannya sebelum menjadi doktrin negara. Bayangkan: satu orang sipil, tanpa embel-embel pangkat militer, membentuk arah sebuah peradaban dengan 1,4 miliar penduduk.
Ibrahim Kalin mungkin yang paling menarik untuk dibaca dari sudut pandang ini. Ia adalah profesor filsafat Islam yang kemudian menjadi juru bicara kepresidenan Turki, lalu kepala intelijen negara. Perjalanan itu terdengar aneh kalau kita masih percaya bahwa intelijen identik dengan operasi lapangan. Tapi Turki di bawah Erdogan justru menempatkan Kalin di posisi itu karena mereka butuh seseorang yang bisa membaca dunia secara konseptual, bukan hanya teknis. Kalin tahu cara Barat berpikir karena ia pernah belajar dan mengajar di sana. Ia tahu cara dunia Muslim berfilsafat karena itu bidang studinya. Kombinasi itu tidak bisa didapatkan dari sekolah intelijen mana pun.
Ketiga nama itu punya satu kesamaan: mereka dipercaya bukan karena mereka mengangkat senjata, melainkan karena mereka tahu cara membaca situasi strategis dunia. Indonesia pernah punya Juwono. Tapi apakah kita merawat ekosistem yang melahirkan Juwono berikutnya?
Saya ragu. Bukan karena tidak ada orang pintar di negeri ini. Orang pintar kita banyak. Tapi sistem kita masih cenderung memperlakukan ahli strategi sipil sebagai pelengkap, bukan inti. Posisi-posisi strategis di lembaga pertahanan dan keamanan masih didominasi oleh logika senioritas seragam dan pangkat. Anggaran riset strategis kita jauh di bawah negara-negara yang kita sebut sebagai model. Dan yang paling memprihatinkan: kita belum punya tradisi yang kuat untuk mengubah pemikiran akademik menjadi kebijakan nyata.
Argumentasi bahwa urusan pertahanan hanya boleh dikelola oleh militer adalah pandangan usang dan berisiko bagi keberlanjutan sebuah negara. Strategi nasional haruslah bersifat multidimensional, mencakup ekonomi, diplomasi, sosial, hingga penguasaan narasi global. Militer memang memiliki keahlian dalam taktik tempur dan manajemen krisis fisik, namun mereka membutuhkan mitra sipil yang mampu menerjemahkan visi politik menjadi strategi pertahanan yang koheren. Kehadiran pemikir sipil memberikan perspektif alternatif yang lebih luwes dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti perang informasi atau krisis energi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan senjata.
Sejarah mencatat bahwa kegagalan banyak negara sering kali bermula dari lemahnya koordinasi antara pelaksana lapangan dengan para perumus strategi. Bangsa yang hanya mengandalkan otot militer tanpa kecerdasan sipil akan cenderung reaktif terhadap ancaman, bukan proaktif dalam menciptakan peluang strategis. Juwono Sudarsono selama masa hidupnya selalu menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam sektor pertahanan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. Beliau menyadari bahwa pertahanan yang kuat harus berakar pada legitimasi publik dan pemikiran ilmiah yang dapat diuji kebenarannya secara terbuka.
Kebutuhan akan ahli strategi sipil di masa kini menjadi semakin mendesak mengingat dunia sedang bergerak menuju tatanan yang semakin tidak terduga. Ancaman di masa depan tidak lagi sesederhana invasi darat, melainkan pergeseran kedaulatan digital dan kerentanan pasokan sumber daya global. Sipil yang memiliki keahlian dalam analisis kebijakan publik, ekonomi internasional, dan sosiologi politik menjadi komponen esensial untuk memastikan bahwa ketahanan nasional kita memiliki daya tahan yang memadai.
Ketahanan nasional bukan hanya soal berapa rudal yang kita punya atau berapa prajurit yang siap dikerahkan. Ia juga soal seberapa jauh kita bisa membaca ancaman sebelum ancaman itu berbentuk, seberapa cerdas kita menyusun posisi di meja diplomasi, dan seberapa dalam kita memahami diri sendiri sebagai bangsa di tengah tekanan yang datang dari berbagai penjuru. Tugas-tugas itu membutuhkan kepala dingin, perpustakaan yang tebal, dan keberanian untuk tidak populer di depan massa tapi tetap benar di hadapan sejarah.
Juwono Sudarsono telah pergi. Pertanyaannya sekarang: siapa yang akan mengisi kursi itu? Dan apakah kita cukup bijak untuk tahu bahwa kursi itu perlu diisi?
