Oleh: Muhamamd Syarkawi Rauf
(Dosen FEB Unhas/ Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI – KPPU RI 2015 – 2018)
HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Nilai tukar rupiah melemah hingga Rp.17.136 per dollar AS pada 14 April 2026 (Trading Economics, 2026). Melampaui rekor terlemah sejak krisis ekonomi tahun 1998.
Kinerja mata uang rupiah lebih buruk dibandingkan tiga mata uang utama Asean, yaitu ringgit Malaysia, baht Thailand, dan dong Vietnam. Hingga akhir maret 2026, rupiah melemah 5,5 persen dibandingkan posisi terkuatnya dalam satu tahun terakhir. Sementara, ringgit Malaysia melemah 4,1 persen, baht Thailand 5,0 persen dan dong Vietnam 2,40 persen.
Nilai tukar rupiah undervalued, di bawah nilai wajar dan tidak sesuai kondisi fundamentalnya. Fenomena ini sejalan dengan pandangan ekonom International Monetary Fund (IMF), Lorenzo Giorgianni (1997) bahwa kondisi fiskal yang buruk meningkatkan persepsi risiko terhadap suatu perekonomian, meningkatkan risk premium dan membuat nilai tukarnya terdepresiasi.
Risk Premium Channel
Jalur pengaruh lemahnya disiplin fiskal terhadap nilai tukar melalui peningkatan persepsi risiko terhadap perekonomian suatu negara. Atau populer dengan risk premium channel (jalur premi risiko).
Pengalaman beberapa negara Eropa tahun 1992, nilai tukar lira Italia, franc Belgia dan krona Swedia mengalami depresiasi ekstrim karena premi risikonya sangat tinggi yang disebabkan oleh lemahnya disiplin fiskal. Hal ini tercermin pada debt to Gross Domestic Product (GDP) ratio yang tinggi, melampaui batas aman 60 persen.
Fenomena yang sama juga terjadi di Brazil tahun 2002, pada saat disiplin fiskal buruk yang tercermin pada debt to GDP ratio tinggi, rasio defisit fiskal terhadap GDP lebih besar 3,0 persen, keseimbangan primer negatif dan credit default swap (CDS) naik membuat nilai tukar real Brazil terdepresiasi ekstrim.
Depresiasi ekstrim real Brazil karena risk premium tinggi. Potensi gagal bayar utang luar negerinya naik. Tax revenue sebagai persentasi terhadap GDP tidak sesuai ekspektasi. Sehingga, bank sentral mengakomodasi defisit fiskal melalui pencetakan uang baru (money creation). Hingga situasi paling buruk terjadi, gagal bayar utang luar negeri.
Lembaga pemeringkat internasional yang menjadi patokan investor global menempatkan asetnya, Moody’s, Fitch dan S&P menurunkan peringkat utang Brazil menjadi “highly speculative”. Tingkat risiko gagal bayar utang meningkat signifikan yang tercermin pada CDS sebesar 3,75, tertinggi sepanjang sejarah (all-time high).
Meyakinkan Pasar
Fenomena yang sama terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Narasi state capitalism sangat dominan. Disiplin fiskal menurun yang tercermin pada debt to GDP ratio naik menjadi 40,46 persen. Rasio defisit fiskal terhadap GDP juga mendekati batas aman sesuai undang-undang (UU) sebesar 3,0 persen.
Debt service ratio (DSR) naik di atas batas aman 20 persen menjadi 47,67 persen. DSR mencerminkan kemampuan suatu negara membayar utang. DSR sebesar 47,67 menunjukkan bahwa hampir separuh pendapatan pemerintah Indonesia digunakan untuk membayar utang.
Peringkat utang Indonesia bertahan di Baa2 versi lembaga pemeringkat Moody’s dan juga Fitch Rating, masih kategori investment grade. Tetapi dari sisi outlook utang pemerintah Indonesia turun dari kategori stabil menjadi negatif.
Coutry risk premium Indonesia sebesar 2,46. Lebih tinggi dibandingkan country risk premium Malaysia sebesar 1,55 dan Thailand 2,07. Hal ini sejalan dengan peringkat utang Malaysia versi Moody’s termasuk kategori menengah atas (A3). Demikian juga dengan sovereign CDS (mencerminkan potensi gagal bayar utang pemerintah), Indonesia 1,05 lebih tinggi dari Malaysia yang hanya 0,53.
Lalu, apa yang dapat dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan premi risiko perekonomian nasional serta mengurangi depresiasi rupiah dalam situasi ketidakpastian global akibat perang Iran melawan AS dan Israel?
Pertama, presiden Prabowo secara langsung menyampaikan ke publik (investor) komitmen pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskal secara disiplin sesuai fiscal policy rule, yaitu mematuhi ketentuan UU mengenai rasio defisit fiskal terhadap GDP paling besar 3,0 persen, menurunkan DSR mendekati 20 persen, dan mempertahankan rasio utang terhadap GDP sekitar 40 persen, jauh lebih kecil dari batas aman 60 persen.
Kedua, mengumumkan secara terbuka hasil stress test, skenario menghadapi ketidakpastian global, khususnya berkaitan dengan dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Termasuk, skenario kebijakan menunda pelaksanaan program strategis nasional berbiaya mahal.
Ketiga, sebagai mitigasi terhadap meningkatnya persepsi risiko perekonomian nasional yang menyebabkan harga saham jatuh ke titik terendah dalam setahun terakhir dan kurs rupiah melewati batas psikologis Rp. 17.000 per dollar AS, maka BI perlu memikirkan opsi capital control untuk menjamin kestabilan nilai rupiah dan menjamin independensi kebijakan moneter dalam situasi ketidakpastian global sesuai kerangka impossible trinity.
Akhirnya, ada baiknya menyimak nasihat ekonom paling berpengaruh abad ke-20 dan pemenang nobel ekonomi 1976, Milton Friedman: “untuk menurunkan premi risiko perekonomian, diperlukan kepastian kebijakan, dibutuhkan monetary policy rule dan stabilitas moneter. Ingat, premi risiko tinggi sering kali disebabkan perubahan kebijakan pemerintah yang tidak terduga. (*)
