Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan buruh akan melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI hari ini, Kamis (16/4/2026). Aksi demo buruh ini akan digelar untuk menyambut Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei mendatang.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan aksi demo ini akan dihadiri sebanyak 1.500 hingga 2.000 buruh seluruh Indonesia.
"Iya aksi pra May Day di depan DPR RI dan aksi serempak di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/4/2026).
"Aksi pra May Day di depan gedung DPR RI akan dihadiri massa buruh sebanyak 1.500-2.000, terdiri atas anggota FSPMI dan KSPI," imbuhnya.
Dalam aksi demo pra-May Day yang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB ini akan menyuarakan beberapa tuntutan seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, hapus upah murah dan outsourcing (HOSTUM), dan beberapa tuntutan Hari Buruh Nanti, yakni stop ancaman PHK akibat perang dan impor kendaraan, reformasi pajak, dan lain-lainnya.
Ratusan buruh melakukan aksi jalan mundur menuju Istana Negara di Jalan. Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018). Mereka melakukan aksi untuk menuntu tiga hal yaitu turunkan harga beras dan listrik, tolak kebijakan upah murah dan pilih calon pemimpin yang amanah dan pro buruh dan anti PP 78/2015.
"Isu yang akan disuarakan yakni sahkan RUU Ketenagakerjaan dan hapus upah murah dan outsourcing. Kami juga menuntut stop ancaman PHK akibat perang dan impor mobil, reformasi pajak, hapus pajak THR, sahkan RUU PPRT, sahkan RUU Perampasan Aset, ratifikasi Konvensi ILO No. 190, dan turunkan potongan tarif ojol menjadi 10%," jelasnya.
Tak hanya di depan DPR RI, Said Iqbal juga menegaskan aksi demo permulaan jelang Hari Buruh ini juga akan berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia.
"Aksi demo pra-May Day FSPMI-KSPI besok juga akan serempak dilakukan di seluruh Indonesia," ujarnya.
Tuntutan Demo Buruh Hari Ini:
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan
- Hostum : hapus outsourcing tolak upah murah
- Setop ancaman PHK akibat perang dan impor mobil
- Transformasi pajak : PTKP jadi Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak THR, pesangon, JHT pensiun
- Sahkan RUU PPRT
- Sahkan RUU Perampasan Aset
- Tarif potongan ojol 10% bukan 20%
- Ratifikasi konvensi ILO No. 190 tentang anti kekerasan pekerja perempuan
(wur/wur) Add as a preferred
source on Google
