KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto untuk menyesuaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar difokuskan pada kelompok rawan stunting menandai Pemerintah telah mendengar masukan publik dan menyadari realitas krisis energi yang berdampak pada tekanan fiskal.
Setelah sempat diproyeksikan sebagai program berskala luas dengan cakupan seluruh populasi siswa dan ibu hamil, MBG kini bergerak ke arah yang lebih rasional, lebih tepat sasaran, lebih efisien, dan berpotensi lebih berdampak.
Perubahan ini patut dihargai sebagai koreksi mendasar atas desain kebijakan publik. Dalam banyak diskursus ahli dan pemerhati kebijakan publik sebelumnya, termasuk berbagai tulisan opini saya di Kompas.com, kritik utama terhadap MBG terletak pada ketidakseimbangan antara ambisi program dan desain kebijakannya.
Selain itu, kritik bahwa MBG tidak tepat sasaran, tidak efisien, dan besar biaya birokrasinya. Sedangkan Pemerintah sedang menghadapi dilema memilih prioritas anggaran di tengah keterbatasan anggaran.
Selain itu, ketika Pemerintah ingin menjangkau terlalu banyak penerima dalam waktu singkat, maka kualitas pelaksanaan program menjadi tantangan (thinly spread).
Secara teori, kebijakan sosial berada dalam dilema memilih antara spektrum universal atau targeted.
Program universal memang mudah dijual secara politik, di mana semua dapat, dan semua merasa dilibatkan.
Baca juga: Yang Jarang Dilihat dari Program MBG: Mungkinkah Dihentikan?
Namun dalam praktik, pendekatan ini mahal dan sering kali tidak efisien, terutama di negara dengan ruang fiskal terbatas.
Dengan memfokuskan MBG pada kelompok rentan stunting, anak-anak dari keluarga miskin, ibu hamil berisiko, serta wilayah dengan prevalensi gizi buruk, menunjukkan bahwa pemerintah sedang fokus pada spektrum targeted.
Langkah ini tidak hanya meningkatkan efektivitas anggaran, tetapi juga memperbesar peluang keberhasilan program dalam mencapai tujuan utamanya untuk menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Desain awal MBG mengandung risiko fiskal yang signifikan. Program berskala nasional dengan cakupan luas berpotensi menyerap anggaran sangat besar dalam jangka panjang.
Tanpa penajaman target, setiap tambahan belanja justru berisiko menghasilkan manfaat yang semakin kecil.
Dalam perspektif ekonomi publik, disebut “diminishing returns” dalam belanja sosial. Ketika intervensi tidak difokuskan pada mereka yang paling membutuhkan, maka efektivitasnya berpotensi terus menurun.
Dengan penyesuaian ini, pemerintah meningkatkan “cost-effectiveness” program MBG. Anggaran yang lebih terfokus akan memungkinkan dampak lebih nyata, lebih sedikit pemborosan, dan hasil lebih optimal.
Namun, efisiensi fiskal bukan satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar berkontribusi pada perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat.
