Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkap masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, setelah dilakukan pemadanan data antara BPJS Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu, 15 April 2026, Budi menyebut masih ditemukan peserta dari kelompok ekonomi tinggi yang ikut menikmati subsidi iuran pemerintah.
“Setelah kita cocokkan dengan data BPS, ternyata masih ada sekitar 10 persen dari kelompok masyarakat paling mampu yang iurannya masih ditanggung negara,” ujar Budi dalam keterangan yang dikutip, Kamis, 16 April 2026.
Ia menambahkan, persoalan serupa juga terjadi pada skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Dari total sekitar 96,8 juta peserta, ditemukan sekitar 47 ribu orang yang tidak masuk kategori penerima yang semestinya.
“Di PBI itu masih ada yang tidak tepat sasaran, sekitar 47 ribu dari total 96 juta lebih peserta,” jelasnya.
Budi bahkan menyampaikan adanya temuan unik di mana seorang pejabat Kementerian Kesehatan pernah tercatat sebagai penerima PBI.
“Sedikit intermezzo, Pak Kunta (Sekjen Kemenkes) dulu juga pernah masuk daftar itu,” katanya.
Sebagai informasi, PBI JKN merupakan program jaminan kesehatan yang iurannya sepenuhnya dibayarkan pemerintah, dengan besaran sekitar Rp42 ribu per bulan untuk layanan kelas III. Selain PBI, terdapat kategori lain seperti Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri, dan Bukan Pekerja (BP).
Menkes juga menyoroti ketidaktepatan sasaran di segmen lain, termasuk sekitar 35 juta peserta PBPU mandiri serta 11 juta peserta lainnya yang masih belum sesuai kriteria penerima subsidi.
“Masalahnya tidak hanya di PBI, tapi juga di segmen lain yang jumlahnya cukup besar,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan penataan ulang agar bantuan iuran lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Ke depan, kita ingin subsidi ini lebih adil. Yang tidak berhak akan kita kurangi, lalu dialihkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan,” tegas Budi.
Ia menambahkan, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengalihkan subsidi dari kelompok ekonomi tertinggi ke kelompok masyarakat menengah bawah.
“Kalau bisa, kita kurangi dari desil atas, lalu dialihkan ke desil yang lebih membutuhkan,” pungkasnya.3
Editor: Redaktur TVRINews
