REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penentu arus investasi dan keberlanjutan usaha di Indonesia. Perbaikan tata kelola administrasi badan hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dan notaris untuk menopang kebutuhan tersebut. Ia mengatakan notaris menjadi satu-satunya profesi yang memiliki akses ke sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum.
- Kemenkum dan Pemkab Minahasa Selatan Dorong Legalitas UMKM
- Kemenkum Babel Gelar Forum untuk Tingkatkan Kebijakan Publik
- Kanwil Kemenkum Babel Edukasi Pentingnya Kekayaan Intelektual di ICI
“Saya berharap ada sinergitas antara Kementerian Hukum bersama notaris karena notaris satu-satunya profesi yang diberi kewenangan mengakses sistem administrasi badan hukum di kementerian,” kata Supratman saat pembekalan notaris se-Indonesia di Batam, Rabu (15/4/2026).
Supratman menjelaskan, seluruh perubahan data perusahaan hanya dapat dilakukan melalui notaris. Peran ini membuat notaris menjadi simpul penting dalam menjaga akurasi data korporasi yang berdampak langsung pada kepastian berusaha.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Transformasi digital melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) turut meningkatkan kebutuhan integrasi layanan hukum. Kolaborasi antara pemerintah dan notaris dinilai krusial agar sistem tetap adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.
“Kementerian Hukum dan INI memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dan anggotanya. Oleh karena itu, sinergi ini harus terus berjalan,” kata Supratman.
Supratman juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas notaris sebagai bagian dari ekosistem layanan hukum yang mendukung aktivitas ekonomi.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menilai notaris berperan dalam memperkuat ekosistem investasi daerah. Ia menyebut notaris terlibat dalam proses pendirian perusahaan hingga transaksi bisnis yang membutuhkan kepastian hukum.
“Notaris adalah mitra penting pemerintah daerah. Mereka berperan dalam pendirian perusahaan, perjanjian, hingga transaksi lainnya yang membutuhkan kepastian hukum,” kata Ansar.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah mengatakan kegiatan ini diikuti sekitar 1.000 notaris dari seluruh Indonesia. Materi yang diberikan mencakup OSS, KUHP dan KUHAP baru, hingga aspek perbankan dan syariah.
“Kami siap mendukung kebutuhan pemerintah pusat, terutama dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Irfan.
Penguatan peran notaris dan integrasi sistem hukum dinilai menjadi bagian dari upaya memperbaiki iklim usaha. Kepastian hukum yang terjaga berpotensi meningkatkan daya tarik investasi serta memperkuat stabilitas ekonomi domestik.
