jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyoroti terkait gejala yang berkaitan dengan menguatnya peran militer di ruang-ruang sipil dan operasi militer dalam kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andrie Yunus.
Hal tersebut disampaikan Ray yang hadir secara online di acara diskusi publik berjudul 'Politik Pertahanan dan Ekspansi Peran Militer di Ruang Sipil: Antara Kebutuhan Strategis dan Risiko Dwifungsi Baru' di Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026)
BACA JUGA: Berkas Perkara Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Pengadilan Militer Besok
“Dalam sebuah diskusi di stasiun televisi nasional, kami diingatkan oleh Pak Soleman B Pontoh, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis agar berhati-hati dalam bicara. Karena akan menyinggung orang lain seperti aparat negara. Sebab, pemahaman setiap orang terutama para anggota militer tidak sama dalam merespons atau menyikapi pembicaraan orang lain yang mengkritik atau mengoreksi negara di ruang publik. Sehingga, terkadang anggota akan bertindak di luar perintah pimpinan atau atasan seperti perwira dalam satuan militer,” ujar Ray Rangkuti, mengutip Mantan Kabais Soleman Pontoh, dalam diskusi di stasiun televisi.
Padahal, kata Ray, militer itu bertugas untuk memberikan rasa aman atau perlindungan kepada NKRI atas ancaman atau gangguan yang datang dari luar.
BACA JUGA: Aktivis Mahasiswa Desak Penyiram Air Keras Andrie Yunus Diseret ke Peradilan Umum
Artinya, doktrin yang harus dikuatkan dalam kalangan militer itu adalah bukan sekadar menjaga segenap tanah tumpah darah Indonesia dalam pengertian geografik, tapi juga dalam pengertian orangnya.
“Menjaga NKRI itu bukan sekadar melihat soal batas-batas geografik dari Sabang sampai Merauke. Atau mempertahankan atau menjaga pemerintah saja, tapi yang berkenaan di dalamnya adalah menjamin hak kebebasan warga negaranya” paparnya.
Dia melanjutkan, ini yang kita maksud bahwa agar modul pendidikan militer yang perlu diubah bukan mengingatkan masyarakat agar hati-hati berbicara.
Ray mengatakan salah satu faktor mengapa kita bergerak pada tahun 1998, karena kalau terjadi peristiwa yang menyimpang masyarakat sipil, itu yang diingatkan itu masyarakat sipilnya.
Padahal, lanjut Ray, masyarakat sipil itu pemegang kedaulatan itu. Jadi, kalau ada gangguan kepada masyarakat sipil, maka gangguan itu yang semestinya diperbaiki. Kenapa masih ada gangguan kepada kebebasan berpendapat, misalnya.
Ray mengakui dari hasil diskusi di stasiun televisi nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan mendasar di kalangan militer.
“Bahwa orang yang mengutarakan pendapatnya, memberikan kritik, masih dianggap sebagai ancaman terhadap pertahanan negara” beber Ray Rangkuti.
Diskusi ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress dengan menghadirkan sejumlah narasumber yakni Ikrar Nusa Bakti selaku Guru Besar Ilmu Politik; Firdaus Syam selaku Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta; Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif LIMA Indonesia; Haris Azhar selaku Pendiri Lokataru Foundation; serta Uli Arta Siagian selaku Koordinator Kampanye Eksekutif Walhi Nasional.
Sementara itu, peserta yang hadir dalam kegiatan ini seperti organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, peneliti, akademisi, hingga masyarakat umum.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
