Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi mengenai urgensi penggunaan ribuan unit sepeda motor listrik dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketika ditanya mengenai isu pengadaan motor listrik yang belakangan ini mendapat sorotan tajam dari publik dan DPR, Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan kendaraan tersebut murni untuk kebutuhan kelancaran operasional di daerah yang sulit.
"Kebutuhan sepeda motor itu adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan di lapangan. Seperti disampaikan, daerah-daerah terpencil itu kan tidak semuanya bisa menggunakan roda empat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan di lapangan diperlukan sepeda motor," ujar Sony usai acara refleksi satu tahun MBG di Jakarta, Kamis (16/4).
Ia menekankan bahwa kendala akses distribusi tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga lazim ditemukan di wilayah metropolitan seperti ibu kota.
"Termasuk di Jakarta sendiri juga sekolah yang masuk ke dalam gang, ketika diperlukan koordinasi cepat kan mobilnya enggak bisa masuk, sepeda motorlah yang lebih cepat bisa menjangkau," tambahnya.
Menjawab kekhawatiran terkait potensi penyimpangan anggaran dalam megaproyek tersebut, Sony memastikan seluruh tahapannya telah berjalan sesuai regulasi.
"Proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan. Apabila ada penyimpangan, ya tentu itu menjadi ranah para penegak hukum. Namun kami yakin pengadaan itu telah melalui proses pengadaan barang dan jasa," tegasnya.
Sebelumnya polemik pengadaan motor listrik ini mencuat setelah publik dan Komisi IX DPR RI menyoroti harga satuan unit yang dinilai cukup tinggi, yakni berkisar antara Rp 43,3 juta hingga Rp 49 juta dengan merek Emmo. Pengadaan ini menjadi perhatian serius karena dianggap membebani postur fiskal di tengah besarnya alokasi anggaran program MBG yang mencapai Rp268 triliun pada tahun 2026.
Berdasarkan data hingga April 2026, BGN mencatat realisasi pengadaan kendaraan operasional tersebut telah mencapai 21.801 unit dari total pesanan 25.000 unit untuk tahun anggaran 2025. Motor-motor listrik ini didistribusikan ke ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah guna memastikan kecepatan distribusi kepada 55,1 juta penerima manfaat yang sudah terjangkau saat ini.
