JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengungkapkan alasan diperbolehkannya pihak Polri dan TNI untuk mengelola 1.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kalau sekarang mengapa Polri dapat 1.000, mengapa TNI 1.000? Ceritanya begini, kami tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak atau yang terlibat dalam proses pelaksanaannya," kata Sony dalam agenda Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat, di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).
Baca juga: Cak Imin Ingatkan Bos SPPG Jangan Overacting dan Flexing di Medsos
Sony menjelaskan, target semula pada 2025 adalah 5.000 SPPG yang dapat melayani kurang lebih 15 juta penerima manfaat MBG.
Sony menyebut, Pemerintah awalnya merencanakan membangun 1.542 SPPG menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 514 kabupaten/kota.
Baca juga: Pemerintah Targetkan 5.000 Dapur MBG Siap Beroperasi hingga Akhir 2025
Karena membutuhkan percepatan kesiapan infrastruktur dapur dan distribusi makanan bagi jutaan penerima manfaat, pemerintah meminta Polri dan TNI membangun SPPG.
"Jadi 1.542 menggunakan APBN. Nah diperintah begini, Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000. Jadi kalau sekarang orang datang 'Kenapa Polri 1.000, TNI 1.000?", jangan salahkan, jangan lihat sekarang, sejarah waktu itu memang butuh percepatan maka ditunjuk," ucapnya.
Baca juga: Motor SPPG Vs Riset Dosen: Menakar Prioritas Pembangunan
"Yang 1.542 dibangun oleh APBN sampai sekarang satu pun belum operasional. Sudah ada yang berdiri-berdiri tapi belum operasional," tambah dia.
27.000 SPPG tidak menggunakan APBNSelama satu tahun MBG berjalan, Sony mengklaim bahwa SPPG yang terbentuk sudah mencapai 27.066 yang terverifikasi dan 25.000 lebih di antaranya sudah beroperasional.
"Inilah satu konkret, wujud konkret yang pertama karena 27.000 SPPG tersebut seluruhnya memberdayakan masyarakat. Tidak ada satu pun yang saat ini operasional diadakan melalui proses pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Target SPPG MBG Capai 30.000 Unit, Pasokan Pangan Aman?
Selain memerlukan tenaga yang banyak, kata Sony, dibutuhkan Rp 40 sampai Rp 54 triliun dibutuhkan untuk pengadaan 27.000 SPPG.
Karena itu, sebagian besar SPPG tidak menggunakan dana APBN, melainkan didanai melalui swadaya mitra, pihak swasta, dan swadaya masyarakat.
"Ahamdulillah tidak ada satu rupiah pun sampai saat ini SPPG yang operasional yang menggunakan APBN," ucapnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
