Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk berpartisipasi dalam konferensi internasional pertama di dunia untuk transisi dari energi fosil di Santa Marta, Kolombia pada 24-29 April.
Konferensi internasional First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF) ini dinilai sebagai kesempatan langka bagi Indonesia untuk ikut membentuk kerangka perjanjian global di bidang transisi energi.
Sejauh ini, sebanyak 45 negara telah mengkonfirmasi partisipasi dalam konferensi ini, bersama 2.608 organisasi dan komunitas yang turut mendukung. Komisi Eropa serta presidensi konferensi iklim COP30 dan COP31 juga dijadwalkan hadir.
Peneliti Lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Jaminie Exa Kamilia berpendapat bahwa sebagai net importir migas sekaligus negara yang sangat bergantung pada energi fosil, Indonesia punya kerentanan tinggi dalam ketahanan energi.
“Transisi dari energi fosil bukan hanya penting dari kacamata ketahanan energi, tapi juga krusial untuk memerangi krisis iklim dan dampak lingkungan terhadap masyarakat. Untuk itu, Indonesia wajib hadir di setiap forum iklim, terutama TAFF ini," ujar Jasmine di Jakarta (15/4).
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam TAFF bisa membuka peluang untuk benar-benar merealisasikan berbagai inisiatif transisi energi, seperti percepatan adopsi energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk pengembangan proyek 100 GW PLTS, hingga moratorium PLTU batu bara baru serta implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP).
Selama ini, berbagai kebijakan tersebut kerap terbentur kendala, terutama berupa pendanaan dan infrastruktur kelistrikan yang belum optimal mendukung EBT.
"Penting bagi negara yang menghadapi banyak kendala seperti Indonesia untuk ikut, agar mendapat dukungan internasional dan tidak berhenti di janji atau ‘omon-omon’,” ujar Iqbal.
Field Organizer 350 Indonesia Suriadi Darmoko, menambahkan konferensi ini juga bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mendanai langkah-langkah meninggalkan energi fosil alias phaseout. "Komitmen pemerintah 100 GW PLTS tidak akan cukup tanpa phaseout. Untuk phaseout butuh koordinasi global," kata dia.
