JAKARTA, DISWAY.ID - Connie Rahakundini Bakrie tulis surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait proposal blanket overflight Amerika Serikat.
Lewat unggahan aku Instagram pribadinya, Connie Bakrie sampaikan analisis dokumen "Operationalizing U.S. Overflight" yang beredar.
Dokumen tersebut berisi usulan blanket overflight bagi pesawat militer Amerika Serikat melalui ruang udara Indonesia.
BACA JUGA:Apa Itu Blanket Overflight? Disebut Jadi Ancaman Bagi Kedaulatan RI
Dalam postingan tersebut, pakar militer ini menegaskan bahwa secara hukum internasional dan nasional ruang udara Indonesia adalah kedaulatan penuh eksklusif.
Hal ini tertuang dalam Konvensi Chicago 1944 (Pasal 1 & 3), UNCLOS 1982 (Pasal 2 & 49), dan UU No. 1 Tahun 2009 dan PP No. 4 Tahun 2018.
Connie Bakrie menyampaikan proposal blanket overflight berbasis notifikasi satu arah dapat mengancam kedaulatan RI.
"Blanket overflight berbasis notifikasi satu arah berpotensi meenggerus kendali operasional TNI AU secara real-time" tulis surat terbuka Connie Bakrie dikutip @connierahakundinibakrie pada Kamis, 16 April 2026.
Proposal ini juga bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif serta menempatkan Indonesia sebagai strategic transit node dalam arsitektur militer Indo-Pasifik.
BACA JUGA:Apa Itu Jalur ALKI? Ini Peran Pentingnya dan Kewajiban Kapal-Pesawat Udara Asing saat Melintasi
Tak hanya itu, Connie juga mengingatkan kembali skenario konflik antara Taiwan dan Laut China Selatan (2027-2030), Indonesia dapat berisiko dipersepsikan sebagai enabler operasi militer AS serta menjadi target retaliasi gray-zone oleh China.
Melalui surat terbuka ini, Connie merekomendasikan agar pemerintah menunda penandatanganan final.
Ia juga menekan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi kerjasama terbatas dengan guardrail ketat, reversible, dan berdaulat penuh di tangan Indonesia.
Lebih lanjut, Connie juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menerima notifikasi satu arah tanpa veto.
Pemerintah juga dilarang untuk melemahkan sistem diplomatic dan security clearance serta tida mengabaikan reaksi China dan opini publik domestik.
- 1
- 2
- »
