JAKARTA, KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto disebut terus mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih di tengah menguatnya isu perombakan atau reshuffle kabinet. Ada menteri yang dinilai belum sepenuhnya menjadi anak buah presiden dan tidak siap membela kebijakan Presiden Prabowo yang tidak populer.
Politikus Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Presiden Prabowo secara rutin mengevaluasi kinerja kabinet dalam setiap rapat. Namun, keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan presiden.
Dahnil menekankan pentingnya seluruh anggota kabinet mengikuti arah presiden. Dia mengingatkan agar tidak ada menteri yang hanya mengambil keuntungan dari kebijakan populer, tetapi menghindar saat muncul masalah.
“Jadi semuanya dalam kabinet itu harus sepenuhnya jadi anak buah presiden, itu aja. Jangan sampai kalau kebijakan itu merugikan atau enggak populer di publik, kemudian dia enggak ngomong ke media. Kemudian nanti yang disalahkan presiden. Kan, banyak yang begitu," ujar Dahnil dalam wawancara khusus Kompas untuk program siniar ”Gercep”, Rabu (15/4/2026).
Presiden membutuhkan menteri yang tidak hanya loyal, tetapi juga kompeten. “Harus dua-duanya. Apa guna loyal tapi tidak kompeten? Atau kompeten tapi tidak loyal?
Dahnil mengaku kerap kesal karena ada kecenderungan sebagian pihak melempar tanggung jawab kepada Presiden Prabowo. Seolah-olah, hanya kader Gerindra yang benar-benar menjadi anak buah presiden.
Dahnil mencontohkan dirinya yang menjabat sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, tetapi turut meluruskan isu di luar bidang tugasnya, seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan sektor pendidikan.
“Seolah-olah yang anak buah presiden cuma kita. Karena kita memang paham betul afirmasi Pak Prabowo sepenuhnya terhadap rakyat, gitu. Nah, makanya kemudian kita tetap ingin menyampaikan sikap presiden, gitu. Saya, kan, juga ikut terus ngomong untuk mengingatkan itu. Kenapa? Karena terpanggil saja. Bukan malah kalau enak, prestasi diambil. Kalau ada masalah, dilempar ke presiden. Itu enggak benar," ujar Dahnil.
Ia menyebut hal itu sebagai bentuk otokritik terhadap para pembantu presiden. Menurut dia, seluruh pejabat harus mengambil tanggung jawab penuh atas kebijakan yang dijalankan. “Kalau ada masalah, kita ambil, kita selesaikan. Jangan hanya mau isu yang populer saja,” ucap Dahnil.
Dahnil juga menyoroti pentingnya komunikasi publik oleh pejabat negara. Ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah menjelaskan kebijakan di tengah arus informasi media sosial yang kerap menimbulkan kesalahpahaman.
“Pekerjaan rumah paling berat pejabat publik itu komunikasi. Publik butuh penjelasan,” ujar Dahnil.
Ia menambahkan, dalam pemerintahan terdapat situasi yang ia sebut sebagai ’suffering of knowing’, yakni kondisi ketika pejabat mengetahui banyak hal tetapi tidak semuanya dapat disampaikan ke publik. Sebaliknya, publik mengalami ’blessing of unknowing’, yakni tidak mengetahui kompleksitas persoalan di balik kebijakan.
“Kadang kita dimaki karena publik tidak tahu. Itu kita terima, tugas kita menjelaskan. Tapi ada yang menghindar, ini yang tidak boleh,” kata Dahnil.
Setiap serangan terhadap presiden seharusnya dijawab oleh para menteri terkait dengan memberikan penjelasan kepada publik. “Kalau presiden diserang, menteri harus maju ke depan jelaskan,” ujar Dahnil.
Dahnil secara tegas menyatakan masih ada anggota kabinet yang belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai pembantu presiden. Namun, ia tidak merinci apakah yang bersangkutan berasal dari kalangan profesional atau partai politik.
"Menurut saya masih ada. Masih banyak yang begitu. Jadi, pokoknya kalau jadi anak buah presiden sepenuhnya. Baik buruknya lu harus sambil tanggung jawab. Dan itu konsekuensi politik. Nah, itu pilihan politik,” katanya.
Menurut Dahnil, dalam berbagai kesempatan rapat kabinet, Prabowo sebenarnya sudah menegaskan agar setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan arah kebijakan presiden. Ia menyebut, presiden bahkan secara terbuka meminta menteri yang tidak sejalan untuk mundur.
“Kalau kemudian Anda buat kebijakan tidak sesuai dengan afirmasi kepentingan rakyat, tidak sesuai dengan keputusan presiden, bahkan bisa merugikan kepentingan rakyat dan direction-nya presiden, ya, silakan mundur saja. Itu berulang kali disampaikan,” kata Dahnil.
Selain itu, isu korupsi, transparansi, dan akuntabilitas juga terus diingatkan dalam forum kabinet. “Evaluasi itu pasti terus dilakukan,” kata Dahnil.
Oleh karena itu, menurut Dahnil, para menteri di bawah Presiden Prabowo tidak bisa main-main, apalagi membuat laporan palsu atau praktik “asal bapak senang” (ABS). Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti adanya praktik tersebut, tetapi meyakini presiden selalu melakukan pengecekan silang atas setiap informasi yang diterima.
“Jadi dipastikan beliau tuh pasti melakukan cross check, ya. Jadi jangan coba-coba menurut saya. Kalaupun tidak diinformasikan dari orang lain, minimal teman-teman media juga bisa informasikan, bisa menyuarakan. Dan saya yakin Pak Prabowo senang dengan pola begitu,” ujar Dahnil.
Terkait dinamika koalisi, termasuk kemungkinan partai di luar pemerintahan bergabung, Dahnil mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun, ia menegaskan presiden terbuka terhadap semua pihak dengan prinsip utama menjaga persatuan. “Prinsip Pak Prabowo hari ini persatuan,” katanya.
Menurut Dahnil, peran komunikasi politik pun telah dioptimalkan oleh Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono. Harmonisasi politik menjadi kunci di tengah situasi geopolitik global yang tidak stabil.
“Kita harus menjaga persatuan. Kalau tidak, kita mudah dipecah belah,” ujar Dahnil.
Ia menyinggung kondisi global, termasuk konflik di Palestina, sebagai contoh bahwa negara harus mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi tekanan internasional. “Tidak ada yang benar-benar membantu. Negara akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri,” kata Dahnil.
Secara terpisah, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai perombakan kabinet menjadi kebutuhan mendesak. Ia menyebut kinerja sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan masih buruk.
Selain itu, menurut dia, ada kecenderungan pembantu presiden menghindari tanggung jawab. Padahal, meski dalam sistem presidensial tanggung jawab utama berada di tangan Presiden Prabowo; para menteri, wakil menteri, dan kepala badan tidak seharusnya lepas tangan ketika kebijakan yang diambil bermasalah.
“Jika ini dibiarkan terus, tidak di-reshuffle, maka kinerja pemerintah akan terus memburuk. Ini tentu akan mengecewakan publik dan presiden juga,” kata Lili.
Dalam konteks itu, Lili menekankan pentingnya memilih pengganti yang memiliki keahlian memadai. Ia menyebut konsep zaken kabinet atau kabinet berbasis profesional dan teknokrat menjadi keniscayaan.
Senada, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, berpandangan evaluasi dan reshuffle kabinet sudah seharusnya dilakukan. Ia menyoroti fenomena menteri ”asal bapak senang” dan kecenderungan menteri yang enggan pasang badan menghadapi kritik publik sebagai indikasi lemahnya soliditas kabinet.
“Ini menunjukkan kabinet tidak solid, atau jangan-jangan menterinya tidak happy, sehingga tidak memberikan pelayanan terbaik untuk membantu presiden,” ujar Arifki.
Arifki menilai, dalam situasi saat ini, presiden tidak hanya membutuhkan menteri yang mampu bekerja, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan publik. Menurut dia, serangan terhadap presiden tidak selalu terkait langsung dengan presiden, melainkan kerap berasal dari kinerja kementerian.
“Karena menteri tidak berani berkomunikasi, persepsi negatif akhirnya ditanggung bersama,” kata Arifki.
Arifki menyoroti persoalan rangkap jabatan yang dinilai berpotensi mengganggu fokus kerja menteri. “Ini bukan sekadar soal tupoksi yang mirip, tetapi bisa membuat kerja tidak fokus. Yang dirugikan bukan hanya presiden, tetapi juga rakyat,” ujarnya.
Lebih jauh, Arifki menegaskan presiden membutuhkan menteri yang tidak hanya loyal, tetapi juga kompeten. “Harus dua-duanya. Apa guna loyal tapi tidak kompeten? Atau kompeten tapi tidak loyal?” katanya.
Ia menambahkan, dinamika geopolitik global turut memengaruhi situasi politik dalam negeri, sehingga presiden membutuhkan tim yang kuat di semua lini. “Presiden butuh menteri yang benar-benar membantu, bukan sekadar mengisi kuota,” ujar Arifki.
