HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Sejarah baru pembangunan di Tanah Papua segera tercipta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengalokasikan bedah rumah sebanyak 21.000 unit di wilayah Papua. Angka fantastis ini memecahkan rekor sebagai program rehabilitasi unian paling masif di Bumi Cenderawasih.
Tito mengakui bahwa tantangan perumahan layak huni di Papua masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kehadiran program ini dianggap sebagai jawaban konkret atas kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini sulit terjangkau hanya melalui skema anggaran daerah.
Dalam Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/4/2026), Tito menegaskan bahwa skala program besutan Menteri PKP Maruarar Sirait ini melampaui ekspektasi.
“Program Pak Menteri PKP Maruarar Sirait sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah. Bahkan untuk bedah rumah minimal dialokasikan 21.000 unit di wilayah Papua,” ujar Tito Karnavian.
Tito memberikan gambaran betapa besarnya skala proyek ini jika dibandingkan dengan kapasitas APBD. Dengan 42 kabupaten/kota yang tersebar di enam provinsi di Papua, setiap daerah rata-rata akan mendapatkan jatah hingga 500 unit bedah rumah.
“Kalau 21.000 rumah dibagi ke 42 kabupaten/kota, masing-masing hampir 500 unit. Bisa dibayangkan berapa besar biaya yang harus ditanggung APBD di setiap daerah jika tidak dibantu pusat,” jelasnya.
Intervensi Pusat Jadi Kunci Optimalisasi
Mantan Kapolri tersebut merasa bersyukur karena beban pembiayaan ini ditangani langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PKP. Tanpa dukungan dana pusat, implementasi bedah rumah di daerah perbatasan dan pelosok Papua akan sulit terwujud mengingat kebutuhan anggaran yang sangat besar.
“Kami menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pak Menteri Maruarar atas program perumahan ini, termasuk bedah rumah dengan jumlah yang signifikan di Tanah Papua,” tambahnya.
Berantas Kawasan Kumuh
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa strategi membangun Papua tidak hanya berhenti pada bedah rumah. Pemerintah telah menyiapkan skema komprehensif mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan hingga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu fokus utamanya adalah transformasi kawasan kumuh di titik-titik strategis seperti Jayapura (Papua Induk), Papua Selatan, dan Sorong.
“Programnya sangat masif, termasuk penanganan kawasan kumuh di beberapa titik strategis,” ungkap Maruarar.
Pertemuan penting ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, jajaran Badan Pusat Statistik (BPS), Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, serta para kepala daerah se-Tanah Papua. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan memastikan 21.000 rumah tersebut tepat sasaran dan menjadi tonggak kesejahteraan baru bagi warga Papua. (ade)
