Mitos Pemberdayaan di Balik Program Desa Digital

Beberapa tahun terakhir, istilah Desa Digital menjadi primadona dalam pidato-pidato pembangunan. Bayangannya sangat indah: seorang petani di pelosok gunung bisa menjual hasil buminya ke Jakarta lewat aplikasi, atau seorang ibu rumah tangga di pesisir bisa mengakses layanan birokrasi hanya dengan sekali klik di ponsel pintarnya. Menara-menara BTS dibangun, kabel serat optik ditarik menembus hutan, dan pengadaan komputer masuk ke kantor-kantor desa. Secara visual, desa kita tampak sedang berlari menuju masa depan.

Namun, jika kita mau sedikit menepi dari euforia seremonial itu dan masuk ke rumah-rumah warga, kita akan menemukan kenyataan yang berbeda. Di balik gedung-gedung desa yang kini memiliki WiFi gratis, masalah-masalah lama ternyata belum bergeser: tengkulak masih berkuasa, akses modal tetap sulit, dan pemuda desa tetap memilih pergi ke kota karena merasa tak ada masa depan di tanah kelahiran mereka. Di sinilah kita harus berani bertanya dengan jujur: apakah digitalisasi desa ini benar-benar sebuah pemberdayaan, atau jangan-jangan hanya sebuah mitos yang dibungkus dengan kabel dan sinyal?

Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Infrastruktur digital masuk ke desa tanpa dibarengi dengan pendidikan masyarakat yang memadai. Akibatnya, akses internet yang seharusnya menjadi pintu ilmu pengetahuan, justru lebih banyak digunakan untuk aktivitas konsumtif yang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan.

Kita melihat bagaimana judi online merangsek hingga ke meja-meja kopi di dusun, atau bagaimana media sosial hanya menjadi ruang pamer konsumerisme yang memicu kecemburuan sosial. Ini bukan pemberdayaan; ini adalah penaklukan pasar. Masyarakat desa tidak dijadikan subjek yang berdaya, melainkan hanya target pasar baru bagi korporasi teknologi global untuk memanen data dan perhatian mereka.

Pemerintah sering kali mengeklaim keberhasilan desa digital hanya dari angka-angka statistik: berapa jumlah BTS yang dibangun atau berapa persen warga yang sudah memiliki ponsel pintar. Padahal, bisa menggunakan WhatsApp atau Facebook bukanlah tanda bahwa seseorang telah melek digital secara fungsional.

Dalam perspektif pendidikan nonformal, literasi digital seharusnya mencakup kemampuan kritis untuk memilah informasi, keamanan data, hingga kemampuan menggunakan perangkat digital untuk memecahkan masalah hidup sehari-hari. Tanpa pendampingan yang intensif, digitalisasi justru menciptakan alienasi.

Orang desa merasa asing di tanahnya sendiri karena segala urusan tiba-tiba harus lewat aplikasi yang bahasanya sulit dimengerti dan prosedurnya berbelit-belit. Akhirnya, alih-alih memudahkan, digitalisasi malah menambah beban psikologis bagi warga yang secara kultural belum siap.

Penyakit lama pembangunan kita, yaitu pendekatan dari atas ke bawah (top-down), kembali berulang dalam proyek desa digital. Seringkali, pemerintah pusat atau vendor teknologi datang ke desa dengan membawa paket solusi yang seragam. Mereka berasumsi bahwa masalah desa di Jawa sama dengan masalah desa di Sulawesi atau Papua.

Aplikasi-aplikasi smart village dibuat dengan logika orang kota yang duduk di kantor ber-AC. Mereka lupa bahwa komunitas petani membutuhkan fitur yang berbeda dengan komunitas nelayan. Karena tidak dilibatkan sejak awal dalam perancangan, masyarakat desa tidak merasa memiliki teknologi tersebut.

Setelah proyek selesai dan masa pendampingan vendor habis, banyak situs web desa yang mati suri atau aplikasi yang tidak pernah diunduh oleh warga sendiri. Ini adalah pemborosan anggaran atas nama modernitas. Pemberdayaan yang sejati seharusnya dimulai dari bawah (bottom-up), berangkat dari kebutuhan nyata komunitas, bukan dari ambisi vendor untuk mengejar target proyek.

Alih-alih menghapus kesenjangan, digitalisasi desa yang dilakukan secara terburu-buru justru berisiko memperlebar jurang ketimpangan di tingkat lokal. Di setiap desa, selalu ada kelompok yang lebih dulu punya modal—baik itu modal finansial maupun modal pendidikan. Mereka inilah yang paling cepat menangkap peluang digital, sementara kelompok rentan seperti buruh tani, lansia, atau penyandang disabilitas semakin tertinggal jauh di belakang.

Jika akses terhadap layanan publik atau peluang ekonomi semakin digeser ke ruang digital tanpa ada jaminan inklusivitas, maka kelompok rentan ini akan mengalami marginalisasi ganda. Mereka sudah miskin secara ekonomi, kini ditambah miskin secara akses digital. Tanpa intervensi pembelajaran komunitas yang berpihak pada mereka, digitalisasi desa hanya akan mengukuhkan dominasi segelintir elite desa yang sudah berdaya, sementara sisanya tetap menjadi penonton di pinggiran.

Lantas, apa yang harus dilakukan agar desa digital tidak hanya berhenti sebagai mitos? Jawabannya bukan dengan menambah lebih banyak komputer, melainkan dengan mengembalikan roh pendidikan masyarakat ke dalam setiap jengkal pembangunan desa.

Kita harus sadar bahwa digitalisasi desa adalah proses belajar sosial, bukan sekadar proses instalasi kabel. Sebelum teknologi masuk, kapasitas manusianya harus disiapkan terlebih dahulu melalui pendidikan nonformal yang emansipatif. Kita butuh para penggerak di lapangan yang mampu menerjemahkan teknologi digital ke dalam bahasa lokal dan kebutuhan praktis warga.

Pemberdayaan itu harus dimulai dengan membangun kesadaran kritis. Warga desa perlu diajak berdialog: untuk apa internet ini? Bagaimana cara kita menggunakan ponsel ini agar hasil panen kita tidak dimainkan harganya oleh spekulan? Bagaimana kita bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan wisata desa tanpa merusak adat istiadat setempat? Inilah yang disebut dengan pembelajaran komunitas.

Menjadikan desa digital benar-benar berdaya berarti menempatkan manusia di atas mesin. Kita tidak boleh membiarkan pembangunan desa hanya menjadi etalase statistik yang cantik di atas kertas, tetapi keropos di dalamnya. Infrastruktur digital memang penting, tetapi ia hanyalah sarana. Tujuan utamanya tetaplah kedaulatan masyarakat atas hidup mereka sendiri.

Jangan sampai kita bangga telah membangun desa digital, tetapi di saat yang sama kita membiarkan masyarakatnya kehilangan daya kritis dan kemandiriannya karena tergilas oleh arus informasi yang tidak mampu mereka kelola. Mari kita akhiri mitos pemberdayaan semu ini. Desa digital yang sesungguhnya bukanlah desa yang warganya paling rajin bermain media sosial, melainkan desa yang mampu menggunakan teknologi untuk memperkuat solidaritas sosial, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan martabat hidup setiap warganya tanpa terkecuali. Hanya dengan cara itulah, digitalisasi akan menjadi berkah, bukan sekadar proyek kosmetik yang akan usang dimakan zaman.