Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung buka suara terkait wacana menjual hak penamaan atau naming rights halte ke partai politik (parpol).
Setelah menuai komentar dari berbagai pihak, Pramono mengaku bahwa pernyataannya soal akan mengizinkan parpol membeli naming rights halte hanya bercanda.
Diketahui, wacana itu dia sampaikan dalam acara perayaan paskah bersama warga di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/4) lalu. Acara itu turut dihadiri kader partai.
“Semua halte di Jakarta sudah enggak ada yang enggak ada namanya. Karena begitu dikasih nama, ada cuannya. Begitu ada nama, di mana aja,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/4).
“Bahkan kemarin sebenarnya saya sambil bercanda, saya perbolehkan partai politik,” lanjutnya.
Pramono menegaskan Pemprov DKI maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hanya menjalin kerja sama bisnis untuk perusahaan swasta, bukan parpol atau organisasi.
“Oh, enggak, lah. Karena bagaimanapun yang paling utama adalah dunia usaha,” jelasnya.
Sebelumnya, Pramono menyampaikan akan mengizinkan parpol membeli naming rights halte milik Pemprov.
Dia menjelaskan, sampai saat ini beberapa halte di ibu kota sudah memiliki nama tambahan, yang merupakan hasil kerja sama dengan beberapa perusahaan.
Menurut Pramono, hasil kerja sama tersebut efektif memberikan pemasukan tambahan bagi Pemprov DKI.
“Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan semua halte ada namanya,” kata Pramono di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/4/2026).
“Karena memberi nama itu artinya memberikan cuan, memberikan bayar retribusi bayar pajak kepada pemerintah DKI Jakarta,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pramono lantas mempersilakan parpol untuk membeli naming rights pada halte-halte yang dikelola Pemprov DKI.
“Yang paling penting bayar bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh. Pak Erwin yang paling penting bayar aja,” ujarnya. (saa/dpi)
