REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, M Irfan Yusuf menegaskan, tambahan biaya penerbangan haji sebesar Rp 1,77 triliun tidak akan dibebankan kepada jamaah.
Pemerintah memastikan skema pembiayaan akan ditanggung negara, baik melalui APBN maupun dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Baca Juga
Setelah Burung Gagak, Kini Puluhan Ribuan Lebah Mendadak Kepung Israel Selatan
Ini Senjata Murah Hizbullah Seharga 500 Dolar AS yang Bikin Israel Ketakutan
Bukan Zamzam, Inilah Air Paling Utama yang Pernah Ada di Muka Bumi Menurut Ulama
“Sudah disepakati dengan teman-teman DPR RI bahwa biaya tambahan itu akan ditutup oleh pemerintah, tidak dibebankan kepada jamaah haji sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto,” ujar Irfan saat konferensi pers di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Rabu (15/4/2026). Saat ditanya terkait sumber anggaran, Irfan menyebut pemerintah masih mematangkan formulanya. Namun dia membuka kemungkinan penggunaan dua skema sekaligus. .rec-desc {padding: 7px !important;} “Bisa memungkinkan dua-duanya, apakah itu APBN atau dana haji Indonesia bisa menjadi solusi,” kata menteri yang akrab dipanggil Gus Irfan ini.
Sebelumnya, Gus Irfan mengungkapkan lonjakan biaya penerbangan haji akibat kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar.
Menurut Gus Irfan, sapaan akrabnya, tekanan biaya tersebut membuat maskapai mengajukan penyesuaian signifikan.
Ia mengatakan, Garuda Indonesia telah mengusulkan tambahan biaya sebesar Rp 974,8 miliar, sementara Saudi Airlines mengajukan Rp 802,8 miliar.
Infografis Perbandingan Biaya Haji 2026 dengan 2025 - (Republika)
