Penulis: Fityan
TVRINews – Beirut
Presiden Donald Trump Memediasi Gencatan Senjata 10 Hari Guna Menuju Perdamaian Permanen
Israel dan Lebanon telah menyepakati pemberlakuan gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pada Kamis 16 April 2026 malam pukul 21.00 GMT.
Keputusan krusial ini diambil di bawah mediasi Amerika Serikat, dengan harapan besar bahwa jeda kemanusiaan ini akan membuka jalan menuju perjanjian damai yang bersifat permanen.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengonfirmasi pencapaian tersebut dan menyatakan harapannya untuk segera mempertemukan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Presiden Lebanon, Joseph Aoun, di Gedung Putih dalam kurun waktu empat hingga lima hari mendatang.
"Kita telah mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Ini adalah perkembangan yang luar biasa," ujar Trump kepada wartawan, sebagaimana dikutip dari naskah resmi Departemen Luar Negeri AS.
Mekanisme Keamanan dan Kedaulatan
Kesepakatan ini muncul hanya dua hari setelah kedua negara melakukan dialog diplomatik langsung pertama mereka dalam beberapa dekade di Washington.
Poin Penting dari gencatan senjata ini adalah mengakhiri konflik bersenjata selama sebulan terakhir antara militer Israel dan kelompok Hizbollah yang didukung Iran.
Dalam teks perjanjian yang dirilis, kedua negara menyatakan komitmen mereka untuk terlibat dalam negosiasi langsung dengan itikad baik guna mencapai stabilitas dan keamanan jangka panjang.
Selama masa gencatan senjata ini, Pemerintah Lebanon bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa wilayahnya tidak digunakan oleh kelompok non-negara, termasuk Hizbollah, untuk meluncurkan serangan terhadap Israel.
Dokumen tersebut menegaskan, "Semua pihak mengakui bahwa pasukan keamanan resmi Lebanon memiliki tanggung jawab eksklusif atas kedaulatan dan pertahanan nasional."
Perspektif Pemimpin Kedua Negara
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pidato televisinya menyatakan bahwa gencatan senjata ini adalah peluang menuju "perjanjian damai bersejarah."
Namun, ia tetap menekankan bahwa pelucutan senjata Hizbollah tetap menjadi syarat mutlak bagi Israel.
"Peluang ini tercipta karena kita telah mengubah keseimbangan kekuatan secara mendasar di Lebanon," tegas Netanyahu.
Ia juga menambahkan bahwa Israel tetap mempertahankan hak untuk membela diri jika terjadi ancaman serangan yang bersifat segera selama masa jeda ini.
Di sisi lain, Presiden Lebanon Joseph Aoun menekankan bahwa gencatan senjata adalah titik awal yang natural sebelum memasuki negosiasi teknis lebih lanjut.
Melalui pembicaraan telepon dengan Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, Aoun menyampaikan apresiasinya atas upaya diplomatik Washington dalam mengupayakan stabilitas di Beirut.
Tantangan di Lapangan
Meskipun kesepakatan telah diumumkan, situasi di Lebanon Selatan tetap tegang. Laporan menunjukkan pertempuran masih berlangsung di kota perbatasan Bint Jbeil sesaat sebelum jam gencatan senjata berlaku.
Selain itu, serangan udara dilaporkan sempat memutus jembatan terakhir di atas Sungai Litani, yang mengisolasi sebagian wilayah selatan.
Hizbollah menanggapi kesepakatan ini dengan menegaskan bahwa keberadaan pasukan Israel di tanah Lebanon akan memberikan "hak bagi rakyat untuk melawan."
Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, mengimbau warga untuk menunda kepulangan mereka ke desa-desa di wilayah selatan hingga situasi benar-benar terkendali sesuai dengan poin-poin kesepakatan.
Hingga saat ini, komunitas internasional terus memantau implementasi gencatan senjata ini sebagai langkah awal untuk mengakhiri konflik yang telah menelan lebih dari 2.000 korban jiwa dan menyebabkan satu juta warga mengungsi sejak Februari lalu.
Editor: Redaktur TVRINews
