Mandeknya rencana pembangunan jalan tol baru berpotensi menghambat mobilitas masyarakat, konektivitas antarwilayah, dan perekonomian daerah. Dalam situasi ini, dukungan pemerintah dan kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci.
Perkembangan infrastruktur transportasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kian menunjukkan dampaknya. Kemajuan ini terlihat setidaknya dari pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan bebas hambatan atau jalan tol.
Mengutip data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dalam kurun waktu 36 tahun, sejak 1978 hingga 2014, panjang jalan tol hanya 795 kilometer (km). Namun, data pada 15 April 2026, tercatat sudah 3.115,98 km jalan tol terbangun di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Sulawesi. Lebih dari setengah panjang jalan tol tersebut berada di Jawa.
Sebagai pusat perekonomian Indonesia yang menjadi penopang 56-57 persen produk domestik bruto (PDB), masifnya pembangunan jalan tol menjadi penting dalam mendorong perekonomian di Jawa. Tidak hanya itu, padatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di pulau berpenghuni sekitar 56 persen penduduk Indonesia ini menjadikan keberadaan jalan tol cukup esensial.
Dalam kehidupan sehari-hari, jalan tol berperan menunjang mobilitas penduduk. Terlebih pada momen-momen tertentu, seperti mudik Lebaran, jalan tol menjadi rute pilihan bagi pengendara kendaraan pribadi dan transportasi umum. Waktu tempuh yang relatif lebih cepat dan pasti menjadi alasan utama mereka memilih bepergian melalui jalan tol.
Tidak terbatas pada momen besar seperti mudik, nyatanya keberadaan jalan tol di Jawa memberikan pengaruh luas bagi perekonomian daerah. Pada 2021, analisis Litbang Kompas memotret dampak dari pembangunan tol, khususnya di Jawa, dengan menggunakan model interregional input output (IRIO).
Hasilnya, penambahan investasi yang dikucurkan selama 2016-2026 untuk pembangunan Tol Trans-Jawa memberikan tambahan output, pendapatan, dan nilai tambah bruto ke semua sektor lapangan usaha di enam provinsi Pulau Jawa. Dampak dari pembangunan 10 tahun Tol Trans-Jawa itu diproyeksikan dapat menciptakan output perekonomian sebesar Rp 23,23 triliun per tahun (Kompas, 20/12/2021).
Dampak pembangunan jalan tol di Jawa juga mengucur ke perekonomian kota dan kabupaten. Penelitian Fahmi (2022) dari IPB University berjudul ”Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah” menunjukkan, dari 13 kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang dianalisis, 10 di antaranya mengalami pertumbuhan ekonomi dua tahun setelah adanya tol dibandingkan dua tahun sebelum tol dibangun.
Analisis dampak pembangunan tol di Jawa tersebut bukan sekadar angka yang seolah tidak tampak wujudnya. Secara nyata, pembangunan tol ini berdampak terhadap berkurangnya waktu tempuh serta meningkatnya kepastian distribusi logistik yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian.
Lebih dari itu, keberadaan tol juga memberikan timbal balik positif bagi pengembangan kawasan industri yang sedang digencarkan pemerintah. Pada 2021 saja, setelah Tol Trans-Jawa tersambung, tercatat ada peningkatan investasi sebesar 11 persen di Jawa Tengah (Kompas, 27 Desember 2021).
Dampak yang tercipta memang membuktikan tujuan pembangunan tol untuk mengatasi permasalahan konektivitas antarwilayah serta pertumbuhan ekonomi daerah telah tercapai. Namun, hal ini masih bisa dimaksimalkan karena potensi pembangunan jalan-jalan tol baru di Jawa relatif besar. Apalagi, potensi tersebut berkaitan dengan arah pengembangan kawasan industri saat ini.
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyebutkan, terdapat 73 kawasan industri yang tersebar di semua provinsi di Jawa. Kawasan industri di Kendal dan Batang terbukti mampu menarik investasi asing senilai Rp 15,86 triliun dan penanaman modal dalam negeri Rp 6,73 triliun sepanjang tahun 2025. Capaian ini menempatkan Kendal dan Batang sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Jawa Tengah.
Terkoneksinya sejumlah kawasan industri dengan jalan tol menjadi salah satu daya tarik investasi masuk menurut laporan lembaga jasa profesional dan manajemen investasi berskala global Colliers Indonesia, Mei 2025. Sejumlah kawasan industri baru, seperti di Batang, Brebes, Tegal, Kendal, Semarang, dan Surabaya, menawarkan keuntungan lebih tinggi bagi perusahaan yang akan mengembangkan usahanya di Indonesia.
Keuntungan tercipta karena infrastruktur yang dinilai sudah mumpuni, seperti adanya jalur tol. Keberadaan jalan tol, terutama di Jawa, diyakini dapat meningkatkan kapasitas distribusi dan logistik yang sangat memudahkan perusahaan sehingga biaya operasional logistik dapat ditekan.
Namun, saat ini keberadaan tol yang sudah ada (existing) masih belum cukup untuk menopang distribusi dan logistik. Di sejumlah wilayah dengan aktivitas ekonomi yang terus tumbuh, infrastruktur tol kerap menanggung beban lalu lintas yang melebihi kapasitas. Kondisi ini terpotret di kawasan aglomerasi Gerbangkartosusila atau dikenal juga dengan kawasan megapolitan Greater Surabaya.
Tol Krian-Manyar yang melintang dari Sidoarjo ke Gresik dibangun untuk melengkapi tol existing, seperti Tol Sumo dan Sugres. Tol Krian-Manyar juga dibangun untuk memberikan alternatif lain bagi pengguna jalan ketika terjadi hambatan lalu lintas atau kecelakaan. Sebab, jika ada hambatan itu, jarak tempuh Sidoarjo-Gresik bisa dua sampai tiga kali lebih lama dari waktu normal (Kompas, 21 November 2019).
Kendati menjadi bagian penting dalam pembangunan dan ekonomi daerah, rencana pengembangan sejumlah tol baru kerap dihadapkan pada sejumlah tantangan. Kondisi ini menghambat realisasi pembangunan tol baru.
Terbaru, misalnya, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) mengalami gagal lelang hingga dua kali karena minimnya minat investor. Proyek tol yang diperkirakan menjadi tol terpanjang dengan nilai investasi Rp 56,2 triliun ini dianggap kurang menjanjikan karena potensi lalu lintas kendaraan (traffic) yang tidak terlalu padat.
Pertimbangan ini memang penting dalam penetapan proyek pembangunan jalan tol. Kepastian volume lalu lintas kendaraan yang melintas di jalan tol menentukan estimasi pendapatan yang juga berdampak pada risiko investasi proyek. Apalagi, pada 2024, tercatat sejumlah ruas jalan tol memiliki lalu lintas kendaraan kurang dari 50 persen dari asumsi perjanjian pengusahaan jalan tol.
Jika diselisik lebih dalam, tantangan ini berakar dari dua hal, yaitu tarif yang kurang terjangkau sehingga tidak menarik masyarakat serta kurang terintegrasinya jalan tol dengan kawasan strategis. Hal ini perlu menjadi evaluasi agar persoalan tol saat ini tidak mengganggu perencanaan proyek dan iklim investasi tol baru.
Selain itu, mengingat besarnya manfaat pembangunan tol dalam jangka panjang, rencana pembangunan tol baru ini perlu mendapat dukungan pemerintah. Kegagalan lelang sejumlah proyek baru mencerminkan, pengembangan tol baru tidak hanya bersandar pada kapasitas investasi swasta, tetapi juga butuh dukungan finansial dari pemerintah.
Dalam paparan Jasa Marga, Maret 2026, disebutkan, ada sejumlah kebijakan untuk mengembangkan proyek dan investasi tol di Indonesia. Salah satunya, dukungan berupa skema viability gap funding, dengan sebagian biaya konstruksi dari APBN agar layak secara finansial. Dengan skema itu, setidaknya pemerintah dapat memastikan proyek pembangunan infrastruktur tetap berjalan dan memberikan manfaat di tengah keterbatasan pembiayaan swasta.
Selain itu, kebijakan yang mendukung peningkatan infrastruktur transportasi darat tanpa risiko tinggi juga perlu dirumuskan kembali. Integrasi rencana proyek jalan tol dengan sejumlah kawasan strategis serta daerah-daerah yang membutuhkan akses perlu dikaji lebih akurat agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, daerah, dan pengelola jalan tol.
Dengan demikian, kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta sangat penting dalam menjamin peningkatan infrastruktur transportasi darat, seperti jalan tol, di masa depan. (LITBANG KOMPAS)
