Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia buka suara terkait dengan usulan Filipina untuk menerapkan pakta Asean Petroleum Security Agreement (APSA) yang menyediakan mekanisme berbagi minyak (fuel sharing) antara negara-negara anggota.
Untuk diketahui, hal ini disampaikan oleh Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. pada Rabu (15/4/2026) selaku Ketua Asean (Asean Chair) 2026. Filipina juga merupakan negara yang telah menetapkan status darurat BBM akibat krisis minyak yang dipicu perang Timur Tengah.
Pada press briefing, Kamis (16/4/2026), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengakui adanya pembahasan mengenai mekanisme fuel sharing pada forum keketuaan Asean. Ini merupakan mekanisme yang disiapkan forum untuk menghadapi situasi krisis dalam hal ketahanan migas, atau hal lain. ini memang dibicarakan.
"Setahu saya bukan hanya migas, tetapi pangan, beras. Saya kira ini menjadi satu pembahasan utama juga di tingkat Asean. Jadi kebetulan Filipina menjadi Chair Asean tahun ini, [isu ini] menjadi penting bagi Asean di bawah keketuaan mereka," terang Juru Bicara II Kemlu Vahd Nabyl kepada wartawan, dikutip pada Jumat (17/4/2026).
Namun demikian, Vahd enggan menyampaikan bagaimana sikap resmi Indonesia dalam merespons permintaan Filipina itu. Sikap resmi Indonesia nantinya bakal disampaikan dalam forum Asean.
"Untuk berbagi atau enggaknya di Asean itu dibahas di sana," kata Vahd.
Baca Juga
- Perbandingan Harga BBM di Negara Asean, Mana Paling Murah?
- Investasi Data Center Global Berpotensi Beralih dari Timur Tengah ke ASEAN
Di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto justru bergerilya mengamankan pasokan minyak dari Rusia. Usai pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Indonesia disebut telah memperdalam kerja sama dalam hal ketahanan energi berupa minyak dan LPG.
Vahd menyatakan upaya Indonesia mengamankan pasokan minyak ini sudah sejalan dengan kepentingan nasional.
"Kita ketahui bahwa ini konteksnya adalah untuk diversifikasi sumber untuk memastikan ketahanan energi. Jadi kepentingan nasional kita menjadi prioritas," ucapnya.
Adapun, dilansir dari Philippine News Agency, Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. atau Bongbong Marcos menyampaikan usulannya itu saat bergabung di forum Asia Zero Emission Community (AZEC) Plus Online Summit yang diselenggarakan oleh Jepang.
Bongbong menggarisbawahi kerentanan negaranya terhadap guncangan pasokan minyak yang disebabkan disrupsi di Selat Hormuz. Apalagi, negara kepulauan seperti Filipina diakui sangat bergantung pada impor minyak.
Di Filipina, dia menyebut kenaikan harga solar dan LPG juga telah memberikan tekanan terhadap transportasi, pasokan makanan, industri serta memicu inflasi impor.
Namun, dia menekankan bahwa tidak ada satupun negara di Asia yang bisa bertahan sendiri menghadapi kenaikan harga minyak ini. Untuk itu, di level kawasan, dia mendorong implementasi APSA.
"Tidak ada satupun negara di Asia yang mengasingkan dirinya sendiri dari guncangan rantai pasok dalam skala sebesar ini," tuturnya.
