HARIAN FAJAR, JAKARTA — Gelombang desakan pergantian Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Taj Yasin menguat dari berbagai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia. Desakan tersebut mencuat dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPW PPP se-Indonesia yang digelar secara daring, Kamis, 16 April 2026.
Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur, Djainudin Lonek menilai Sekjen tidak aktif menjalankan tugas organisasi sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum sekitar enam bulan lalu.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP di Makassar yang mengamanatkan pemberhentian kader yang tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut.
“DPP wajib mengeksekusi keputusan Mukernas, yakni memberhentikan kader yang tidak aktif selama tiga bulan atau lebih secara berturut-turut. Apa yang dilakukan Sekjen jelas melanggar ketentuan tersebut,” ujar Djainudin.
Ia juga menilai kehadiran Taj Yasin dalam partai tidak konsisten dan hanya muncul pada momen tertentu.
“Beliau hadir hanya ketika membutuhkan. Saat menjadi Wakil Gubernur, PPP memberikan dukungan. Namun setelah itu, bukan maju ke DPR RI untuk memperkuat suara PPP, justru memilih maju ke DPD. Kemudian maju lagi menjadi Wagub dengan surat rekomendasi yang diberikan oleh Ketua Umum Pak Mardiono. Ini menunjukkan adanya orientasi kekuasaan,” tegasnya.
Djainudin menambahkan, kader di daerah yang selama ini berjuang bersama Ketua Umum PPP merasa kecewa dengan kondisi tersebut. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada Ketua Umum PPP untuk segera mengambil keputusan tegas.
“Saya memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum untuk memilih Sekjen dan mengganti pihak-pihak yang tidak berkomitmen dalam konsolidasi partai,” tambahnya.
Senada dengan itu, Sekretaris DPW PPP Jawa Timur, M. Zainul Arifin menilai akar persoalan internal partai saat ini terletak pada posisi Sekjen.
Menurutnya, dinamika yang terjadi di sejumlah daerah turut dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang dan dinilai menghambat konsolidasi partai.
“Saya meminta DPP untuk segera mengambil langkah tegas, karena akar masalah ada di Sekjen. Beberapa daerah menjadi terhambat akibat isu yang berkembang dan berpotensi merusak soliditas PPP,” ujarnya.
Secara terbuka peserta Rakornas juga mendukung langkah pergantian Sekjen, yang kemudian disambut seruan “sepakat” dari para peserta.
Gelombang desakan ini menjadi sinyal kuat adanya dorongan dari struktur wilayah agar Dewan Pimpinan Pusat segera mengambil keputusan strategis demi menjaga soliditas dan masa depan partai. (edo)
