FAJAR, SURAKARTA-Peran strategis Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong semakin strategis dalam menopang ekonomi daerah, seiring meningkatnya tekanan fiskal dan menurunnya dana transfer ke daerah (TKD).
Dorongan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional BPD yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, Jateng, Jumat, 17 April 2026.
Seminar Nasional dengan tema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah” ini menjadi bagian dari rangkaian event Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 dan dihadiri jajaran direksi BPD seluruh Indonesia.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, selaku Keynote Speaker dalam seminar ini, menyampaikan bahwa BPD merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan jumlah penduduk Jateng yang mencapai hampir 38 juta jiwa dan wilayah yang luas, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” ujarnya.
Menurut Luthfi, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama pemerintah daerah. Kontribusi anggaran pusat dinilai belum cukup, sehingga daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif, terutama dari investasi.
“Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi ‘marketing’ untuk menarik investor,” tegasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi. “Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak,” pungkasnya.
BPD Harus Naik Kelas dan Menjadi Mitra Strategis
Senada dengan hal tersebut, pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menyampaikan bahwa BPD harus bertransformasi agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas menuntut perubahan peran BPD yang selama ini cenderung administratif.
“BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, BPD harus berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, serta penggerak ekonomi regional.
“Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” ujarnya.
Ia menilai, BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal.
Untuk itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
“Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah,” jelasnya.
Agus juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan.
“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” pungkasnya.
Di sisi lain, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, melihat penurunan TKD sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Ia menyebut tren penurunan TKD telah terjadi sejak 2020 dan berlanjut hingga 2026, baik dari sisi persentase maupun nominal.
“BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Bambang juga mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis.
“Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama,” tegasnya.
Ia berharap forum ini mampu melahirkan solusi konkret sekaligus memperkuat kontribusi BPD dalam pembangunan nasional.
“Kolaborasi yang kuat akan membuat BPD semakin berkontribusi dalam pembangunan negeri,” pungkasnya.
Adapun narasumber dalam seminar ini adalah Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Adriyanto, dengan materi “Delapan Program Prioritas Nasional dan Evaluasi Kinerja Daerah Terkait Program Prioritas”
Lalu, Siti Chomzah selaku Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pembiayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang menyampaikan materi terkait “Pengalihan TKD ke Belanja Pusat untuk Program Prioritas agar Efektif dan Berdampak; dan Pemimpin Redaksi Majalah Infobank, Eko B. Supriyanto yang memberikan perspektif bertajuk “Mengatur Ulang Kehati-hatian: BPD, BMPK, dan Dilema Fiskal Daerah”.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 yang telah diawali dengan penyegelan alat undian, serta gala dinner dan expo di Surakarta.
Puncak acara undian Tabungan Simpeda dengan total hadiah Rp3 miliar ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat malam, 17 April 2026 di Ballroom Utama Hotel Alila Surakarta, yang bakal dimeriahkan oleh penampilan Ari Lasso dan Maliq & D’Essentials. (*)
