Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti peran krusial sektor transportasi berbasis aplikasi (ride-hailing) dalam menopang perekonomian nasional.
Sektor ini dinilai sukses menjadi penyangga tangguh bagi ekonomi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja massal, menjaga daya beli, serta menghubungkan konsumen dengan pelaku UMKM.
Menurutnya, di tengah upaya pemerintah memulihkan persoalan ekonomi yang bersifat struktural dengan mendorong sektor manufaktur, sektor-sektor penyangga seperti transportasi online mutlak harus dipertahankan ekosistemnya.
"Sektor transportasi online ini sangat impactful dan influential. Berdasarkan studi komprehensif yang baru saja kami lakukan, sektor ini mampu menciptakan 2,9 juta tenaga kerja langsung. Jika digabung dengan dampak tidak langsungnya, angkanya bisa menembus 5,7 juta. Ini luar biasa pada saat masyarakat butuh daya beli dan lapangan kerja," papar Wijayanto.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kontribusi ride-hailing melampaui urusan penyerapan tenaga kerja. Platform ini telah berevolusi menjadi urat nadi yang menghubungkan konsumen dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Dampak ekonomi ride-hailing ini tidak hanya langsung. Platform ini mengoneksikan konsumen dengan UMKM. Di sana ada transaksi, ada supply, ada demand, dan ada aktivitas ekonomi yang secara nyata menggerakkan perekonomian masyarakat akar rumput," jelasnya.
Mengingat besarnya efek berganda (multiplier effect) yang dihasilkan, Wijayanto mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati dalam merumuskan kebijakan.
Ia menekankan bahwa regulasi untuk ekosistem ride-hailing harus dirancang sefleksibel mungkin agar tidak membunuh inovasi teknologi yang dinamis.
Kekuatan utama sektor ini, kata Wijayanto, justru terletak pada fleksibilitas operasional dan rendahnya hambatan masuk (barrier to entry), yang memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan ikut bergabung untuk mencari penghasilan tambahan.
"Nilai lebih dari sektor ini justru harus dipertahankan, jangan malah dihilangkan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang rigid (kaku). Kadang-kadang regulasi pemerintah memang tidak cukup cepat menangkap atau memfasilitasi inovasi tersebut," tegasnya.
Sebagai penutup, Wijayanto menilai saat ini merupakan momentum yang paling krusial dan tepat bagi pemerintah untuk menghadirkan payung kebijakan yang adil.
"Ini timing yang tepat bagi pemerintah untuk mewujudkan kebijakan yang pro terhadap stabilitas dan fairness (keadilan) bagi ekosistem ini," pungkasnya.
