Sempat Dinonaktifkan, 2,15 Juta Peserta BPJS Kesehatan PBI Kini Aktif Lagi

metrotvnews.com
1 hari lalu
Cover Berita

Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan status peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya sempat dinonaktifkan, kini sudah direaktivasi kembali.

Namun demikian, peserta PBI yang direaktivasi tersebut beralih ke berbagai segmen, seperti PBI Jaminan Kesehatan (JK), penerima bantuan pemerintah daerah (PB Pemda), peserta mandiri, Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN), dan lainnya.

Berikut jumlah pengalihan kepesertaan PBI ke berbagai segmen per 11 April 2026:
  • PBI JK: 305.864 peserta.
  • PBPU/BU Pemda: 1.418.456 peserta.
  • PPU PN (PNS, TNI, Polri): 57.287 peserta.
  • PBPU (Mandiri): 188.703 peserta.
  • Lainnya (Pensiunan, Swasta, BUMN/D): 185.355 peserta.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul) mengatakan, peserta sudah dapat melakukan reaktivasi untuk bisa kembali menjadi peserta PBI 2026.

"Aktif kembali pada segmen PBI JK ada 305.864 penerima manfaat. Jadi mereka reaktivasi dan kembali jadi peserta PBI," ujar Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta, dikutip Jumat, 17 April 2026.
  Baca juga: 2,1 Juta Peserta BPJS PBI Aktif Lagi, 1,4 Juta Beralih Segmen

(Ilustrasi. Foto: banksinarmas.com)
 
Proses reaktivasi

Gus Ipul menekankan pemerintah memberikan kesempatan pada peserta untuk melakukan reaktivasi sekaligus penyesuaian data. Berdasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), peserta PBI PBJS Kesehatan merupakan peserta yang masuk pada kategori desil 1 sampai 5.

"Karena pada dasarnya kami tetap memberikan kesempatan untuk reaktivasi," lanjut Gus Ipul. Ia juga melanjutkan, apabila peserta ingin melakukan reaktivasi dapat dilakukan di dinas sosial setempat, perangkat desa, atau kanal lain yang disiapkan Kemensos.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menambahkan, peserta PBI BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan masih bisa menggunakan layanan kesehatan selama tiga bulan atau hingga April 2026. Sekaligus pemerintah akan menyesuaikan data bantuan kepada masyarakat yang tepat sasaran.

"Jadi ini (akses layanan kesehatan) tetap bisa dilakukan, tapi di dalam tiga bulan ini diharapkan ada refreshing dari data oleh teman-teman di BPS dan dibantu oleh Kemensos. Agar itu tadi, prinsip keadilan tadi terjadi," kata Budi. (Adrian Bachtiar)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Detik-Detik Deret Kapal Tanker Lewati Hormuz Pasca Dibuka Iran
• 3 jam lalukompas.tv
thumb
Kodam Siliwangi Gelar Santri Camp: Diikuti 1.000 Santri, Tanamkan Bela Negara
• 20 jam lalukumparan.com
thumb
Menteri Hukum Supratman Kebut RUU Kewarganegaraan demi Lindungi Pemain Naturalisasi
• 6 jam laluviva.co.id
thumb
7 Cara Alami Turunkan Kolesterol Tanpa Obat-obatan
• 7 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Rusia Amati Kelakuan AS-Israel, Warning Serangan Darat ke Iran
• 3 jam lalucnbcindonesia.com
Berhasil disimpan.