Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan kebijakan baru terkait pajak kendaraan listrik menyusul terbitnya aturan terbaru dari pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut akan disusun setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menjadi dasar penetapan pajak kendaraan bermotor di daerah.
“Karena sekarang Permendagri-nya sudah keluar, dalam waktu dekat Pemerintah DKI Jakarta akan mengatur kebijakan yang berkaitan dengan kendaraan listrik secara adil,” ujar Pramono di Jakarta Budget Talks, Jumat (17/4/2026).
Selama ini, kendaraan listrik di Jakarta memperoleh sejumlah insentif, antara lain bebas dari kebijakan ganjil-genap serta pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun, dengan aturan baru tersebut pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan fiskalnya.
“Sekarang kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil-genap dan pajak 0%. Setelah terbitnya Permendagri ini kami akan mengambil keputusan mengenai kendaraan listrik di Jakarta,” kata Pramono.
Perubahan kebijakan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak alat berat. Regulasi itu menjadi acuan baru bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pajak, termasuk untuk kendaraan listrik berbasis baterai.
Baca Juga
- Pemerintah Teken Aturan Baru, Mobil Listrik Kini Tak Lagi Otomatis Bebas Pajak
- Menerka Nasib LCGC di Tengah Gempuran Mobil Listrik Murah
Dalam aturan terbaru tersebut, mobil listrik tidak lagi otomatis dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor. Meski begitu, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk memberikan insentif berupa pengurangan atau bahkan pembebasan pajak sesuai kebijakan masing-masing wilayah.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan tetap mendukung penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mendorong transportasi ramah lingkungan, sembari menyesuaikan kebijakan fiskal agar tetap adil bagi seluruh pengguna kendaraan.
