Tiongkok Desak Israel dan Lebanon Bertanggung Jawab Jaga Gencatan Senjata

Beijing: Pemerintah Tiongkok menyerukan Israel dan Lebanon untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab setelah gencatan senjata selama 10 hari resmi mulai berlaku.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun menyatakan bahwa Beijing menyambut berbagai upaya yang dapat mendorong penghentian permusuhan.

“Tiongkok menyambut semua upaya yang kondusif bagi gencatan senjata dan berakhirnya konflik,” ujar Guo, dikutip dari Anadolu, Jumat, 17 April 2026.

“Tiongkok berharap pihak-pihak terkait dapat bertindak dengan rasa tanggung jawab, menjaga momentum gencatan senjata dan negosiasi, serta menyelesaikan perselisihan melalui cara politik dan diplomatik,” lanjut Guo.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai pandangan Tiongkok terhadap kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa kedua negara telah sepakat untuk memulai gencatan senjata selama 10 hari yang berlaku sejak Kamis malam, setelah pembicaraan yang dimediasi AS di Washington DC.

Namun demikian, situasi di lapangan masih menunjukkan ketegangan. Militer Lebanon melaporkan adanya sejumlah pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, termasuk penembakan sporadis ke desa-desa di wilayah selatan.

Gencatan senjata ini muncul di tengah konflik yang lebih luas, setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari memicu balasan dari Teheran terhadap sekutu AS di kawasan Teluk, serta respons dari kelompok Hizbullah di Lebanon. 

Serangan lanjutan Israel terhadap Hizbullah dilaporkan menewaskan hampir 2.200 orang dan menyebabkan sekitar 1 juta warga mengungsi dalam enam pekan terakhir.

Sementara itu, perang Iran juga berada dalam kondisi jeda, dengan berbagai upaya diplomatik terus dilakukan untuk mencapai penghentian permanen konflik. Tiongkok tolak sanksi sepihak Dalam kesempatan yang sama, Guo juga menanggapi pertanyaan terkait potensi dampak kebijakan Amerika Serikat terhadap Venezuela terhadap kerja sama ekonomi dan keuangan antara Tiongkok dan Venezuela.

Ia menegaskan bahwa Tiongkok secara konsisten menolak sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional maupun persetujuan Dewan Keamanan PBB.

“Tiongkok selalu menentang sanksi sepihak ilegal yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional dan tidak disahkan oleh Dewan Keamanan PBB,” kata Guo.

Ia menambahkan bahwa kerja sama antara Tiongkok dan Venezuela dilindungi oleh hukum internasional serta hukum domestik kedua negara.

“Oleh karena itu, hak dan kepentingan sah Tiongkok di Venezuela harus dilindungi,” ujarnya.