Bandung, tvOnenews.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mencuri perhatian. Oneng sapaan akrabnya, membagikan pertemuan dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Pertemuan Rieke Diah Pitaloka dan Dedi Mulyadi terjadi setelah forum Musrenbang Jawa Barat dalam rangka penyusunan rencana kerja Pemerintah Provinsi tahun 2027 di Gedung Pakuan Bandung.
Rieke mulanya menemui Dedi Mulyadi di luar Gedung Pakuan Bandung. Tujuannya membicarakan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI).
Kehadiran Rieke dalam Musrenbang Jawa Barat menyuarakan RUU Satu Data Indonesia. Tujuan adanya RUU SDI sebagai fondasi bagi sistem data nasional yang terintegrasi, akurat, dan berdaulat.
"Nyi Iroh sudah sama Haji Udin, gimana? Siap?," tanya Rieke dilansir tvOnenews.com dari unggahan video dalam Instagram pribadinya, Jumat (17/4/2026).
Rieke Diah Pitaloka Ajak Dedi Mulyadi Bicara RUU Satu Data Indonesia- Instagram/@riekediahp
Dalam momen itu, KDM sapaan akrabnya, justru langsung memuji RUU SDI. Menurutnya, langkah ini sangat tepat untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan berbasis data yang presisi.
"Pokoknya mah sistem data nasional tuh sangat bagus," kata Dedi Mulyadi.
Belakangan ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati RUU SDI. Rancangan tersebut menjadi prioritas utama dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Baleg DPR RI menegaskan penyelenggaran Satu Data Indonesia harus terpusat, terencana, dan terintegrasi. Hal ini melalui penetapan standar data, metadata, serta kode referensi.
Nantinya, data dari hasil Satu Data Indonesia diharapkan sebagai rujukan utama, terkhusus dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional.
Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar tentu mendukung RUU tersebut. Hanya saja, ia menyampaikan dua pesan agar sebagai kehati-hatian pada data.
"Pertama, hati-hati dalam mendata jangan sampai salah dalam menginput data. Yang kedua, hati-hati menjaga data jangan sampai datanya lari ke orang lain," jelas KDM.
Rieke berharap RUU SDI dapat melibatkan pihak desa. Penyelenggaraan ini dinilai sebagai fondasi utama mencerminkan kondisi riil masyarakat khususnya di desa.
"Jadi, datanya berbasis desa, kelurahan, orang desa dilibatkan," kata Oneng.
