Pantau - Panitia Khusus XI DPRD Jawa Barat menegaskan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan air harus berkeadilan bagi masyarakat sebagai konsumen akhir.
Raperda tersebut diharapkan tidak merugikan pihak mana pun serta mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas di tengah rencana penyesuaian pajak penggunaan air permukaan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menyatakan pembahasan regulasi ini harus dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan tetap menyeimbangkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan keberlanjutan layanan air bersih.
"Pembahasan harus dilakukan secara komprehensif," ungkapnya.
Pendalaman Dampak Pajak dan Kualitas AirPanitia Khusus XI tengah mendalami dampak sosiologis dan ekonomi dari rencana kenaikan pajak penggunaan air permukaan melalui berbagai kajian dan kunjungan lapangan.
Pendalaman tersebut dilakukan saat kunjungan kerja ke Perumda Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada 15 April 2026.
Anggota Pansus XI Jenal Aripin menegaskan bahwa fokus pembahasan tidak hanya pada aspek fiskal semata tetapi juga mencakup kualitas air yang diterima masyarakat.
"Fokus pembahasan tidak hanya pada aspek fiskal tetapi juga kualitas air," ujarnya.
DPRD menilai penting adanya jaminan standar kualitas air yang layak dikonsumsi sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat.
Distribusi Air dan Ancaman KekeringanSelain tarif dan kualitas, pembahasan Raperda juga mencakup persoalan distribusi air terutama di wilayah yang rawan kekeringan.
Sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang seperti Tegal Waru dan Teluk Jambe masih menghadapi ancaman krisis air bersih yang memerlukan perhatian serius.
Pengelolaan air yang baik diyakini akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Raperda ini diharapkan menjadi solusi kebijakan untuk mengatasi kerentanan ketersediaan air sekaligus menjamin distribusi yang merata di daerah terdampak.
