Gedung Bina Graha yang terletak di pojok Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjadi ramai setiap hari Rabu. Sudah tujuh pekan berturut-turut, Kantor Staf Presiden yang menempati bangunan peninggalan Orde Baru itu menggelar konferensi pers mingguan yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga. Setiap Rabu pukul 10.00-12.00, wartawan beserta para menteri atau pimpinan lembaga pemerintah memenuhi ruang kendali kantor tersebut.
Tak hanya dihadiri banyak pihak, jumpa pers juga membahas isu yang beragam. Pada Rabu (15/4/2026), misalnya, agenda rutin mingguan itu menghadirkan Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang tinggal sepekan lagi.
Sebelumnya, ada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang membahas persiapan mudik Lebaran. Kemudian pernah pula Menteri Perdagangan Budi Santoso membahas evaluasi perdagangan nasional di sepanjang pekan libur Lebaran.
Ada fungsi yang membuat KSP sakti, yaitu debottlenecking. Keistimewaan ini membuat kita punya ekspektasi.
Namun, di tengah banyaknya isu yang dibahas bergantian, ada satu topik yang selalu hadir setiap pekan: perkembangan program hasil terbaik cepat (PHTC) atau sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih yang tergolong PHTC disampaikan kepada publik oleh Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. Ia tak pernah bicara hal lain di luar PHTC kendati ditanyai berbagai isu oleh wartawan.
Melalui agenda mingguan itu, Kantor Staf Presiden (KSP) kini menyapa masyarakat secara rutin. Agenda ini muncul setelah lebih dari satu tahun, tepatnya sejak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memerintah, KSP tidak pernah menggelar kegiatan yang terbuka untuk publik. Satu-satunya momen yang mengingatkan masyarakat terhadap lembaga tersebut adalah ketika Presiden merombak Kabinet Merah Putih pada September 2025. Saat itu, Presiden mengganti Kepala Staf Kepresidenan dari AM Putranto ke Qodari.
Setelah dilantik, Qodari yang sebelumnya dikenal sebagai pengamat politik serta pendiri lembaga survei Indo Barometer sempat mengadakan jumpa pers mingguan. Ia membuka diri untuk ditanya mengenai hal apa pun terkait dengan dinamika pemerintahan. Namun, tak sampai satu bulan berjalan, agenda tersebut hilang tanpa kabar.
Qodari, yang sempat menjadi salah satu pintu informasi Istana selain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, tak bisa lagi dijangkau. Sejak saat itu, suara KSP dan jajaran pimpinannya tak pernah lagi terdengar. Nama KSP baru menyeruak kembali empat bulan setelahnya, ketika Presiden Prabowo meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Palmerah, Jakarta, pertengahan Februari 2026.
Dalam pidato peresmian dapur MBG tersebut, Presiden menyinggung banyaknya pihak yang mengkritik dan meragukan keberhasilan program unggulannya. Ia pun meminta bantuan dari Qodari untuk mengumpulkan jejak digital yang terkait.
”Pak Qodari, tolong dikumpulin, ya, klip video-klip video yang meramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia, MBG ini penghinaan kepada bangsa Indonesia. Kita mau menyelamatkan anak-anak kita dibilang menghina. Ini harus ada rekam digital, ya, direkam semua. Aku minta biar tiap malam saya lihat-lihat,” tutur Prabowo saat itu.
Perintah langsung Prabowo kepada Qodari di hadapan publik itu seolah menjadi momentum penting bagi KSP. Berselang dua pekan setelahnya, untuk pertama kali KSP kembali menggelar jumpa pers. Qodari tampil seorang diri di ruang kendali KSP untuk menjelaskan perkembangan dan capaian pemerintah dalam program MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Sejak saat itu, KSP tidak hanya kembali ke hadapan publik. Lembaga itu juga mulai muncul di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Senin (13/4/2026), KSP mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi XIII DPR setelah 18 bulan bekerja. KSP merupakan mitra kerja Komisi XIII DPR.
”Momen ini sangat istimewa buat kami secara pribadi karena ini pertama kali saya bertemu langsung dengan Komisi XIII sejak dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” tutur Qodari di hadapan pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR.
Dalam rapat yang berlangsung selama hampir 90 menit, Qodari memaparkan seluruh aspek KSP kepada Komisi XIII DPR, dari dasar hukum, tugas dan fungsi, kerja-kerja yang telah dilakukan, hingga tantangan yang dihadapi. Ibarat lembaga yang baru dibuat, Qodari memperkenalkan semua elemen kantor yang dia pimpin.
KSP sudah berdiri sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dasar hukum keberadaan KSP juga masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 tentang KSP. Padahal, menjelang akhir periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, fungsi KSP telah diubah. Pada Agustus 2024, Jokowi menggeser fungsi satu dari lima kedeputian di KSP menjadi lembaga baru.
Melalui Perpres No 82/2024, Jokowi membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan yang merupakan pengalihan dari kedeputian komunikasi politik KSP. Konsekuensinya, ketika memasuki era Presiden Prabowo, KSP tak lagi memiliki kedeputian komunikasi politik.
Kini, KSP hanya punya empat kedeputian, yakni Deputi I Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan; Deputi II Bidang Pangan dan Perekonomian; Deputi III Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat; serta Deputi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Qodari pun mengakui, pihaknya telah menyusun draf perpres baru untuk mengakomodasi penataan organisasi yang telah dilakukan. Akan tetapi, hingga saat ini draf itu belum juga disahkan.
Selain belum memiliki payung hukum, anggaran KSP juga masih menginduk ke lembaga lain, yakni Kementerian Sekretariat Negara. Pada tahun 2026, berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, 7 Oktober 2025, mengenai penyesuaian rencana kerja dan anggaran pada bagian anggaran 007, KSP mendapatkan pagu sebesar Rp 35,1 miliar. Turun drastis dibandingkan anggaran tahun 2025, yang mencapai Rp 108,2 miliar, tetapi terkena efisiensi hingga menjadi Rp 90,6 miliar.
Berbekal anggaran yang turun lebih dari 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya, KSP tetap melaksanakan berbagai tugas. Pertama, pengendalian program prioritas melalui rapat koordinasi, verifikasi lapangan, dan debottlenecking atau memutus hambatan antarkementerian/lembaga.
Isu strategis juga dikendalikan dengan kajian, audiensi, serta pembuatan rekomendasi kebijakan. Seluruhnya mencakup berbagai sektor dan lintas kementerian/lembaga, sesuai dengan program prioritas presiden.
Untuk menuntaskan seluruh kegiatan tersebut, pagu anggaran KSP sudah terpakai lebih dari 70 persen. Padahal, tahun 2026 masih tersisa lebih dari delapan bulan. ”Realisasi anggaran KSP sampai dengan 8 April 2026 adalah sebesar Rp 27,9 miliar atau 77,73 persen dari pagu alokasi anggaran yang dapat digunakan,” ujar Qodari.
Sejumlah legislator pun menyayangkan pagu anggaran KSP yang timpang dengan tugasnya. Apalagi, kata anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad, KSP memiliki fungsi krusial yang tak dimiliki lembaga lain, yakni debottlenecking. Tak hanya mampu memutus hambatan yang terjadi antarkementerian/lembaga, KSP juga dinilai bisa menjadi penghubung berbagai pihak ke Presiden.
”Ada fungsi yang membuat KSP sakti, yaitu debottlenecking. Keistimewaan ini membuat kita punya ekspektasi,” kata Anwar.
Di tengah banyaknya sumbatan koordinasi di tengah 48 kementerian dan sejumlah lembaga dalam melaksanakan berbagai program prioritas pemerintah, fungsi debottlenecking yang dimiliki KSP dinilai krusial. Akan tetapi, peran itu tak bisa optimal jika lembaga tersebut masih beroperasi tanpa payung hukum yang relevan.
”Kami berharap, kekosongan hukum ini segera dilalui agar bisa melakukan debottlenecking antarkementerian. Perpres yang baru kalau bisa lebih cepat lebih baik,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara.
Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan mengenai tindak lanjut perpres baru KSP. Kompas telah menanyakan hal tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hingga tulisan ini diturunkan, Prasetyo tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui pesan singkat daring.
Berkaca dari sejarah, KSP merupakan lembaga yang strategis tidak hanya untuk memutus hambatan antarkementerian/lembaga. Dari periode ke periode, lembaga yang berkantor di Bina Graha yang terletak di sayap timur Istana Kepresidenan Jakarta itu berperan sebagai pembantu terdekat atau salah satu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan presiden.
Masih di hadapan Komisi XIII DPR, Qodari bercerita, embrio KSP dimulai dengan pendirian Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Di bawah kepemimpinan Kuntoro Mangkusubroto, setiap bulan UKP4 membacakan rapor setiap menteri.
Pada era Jokowi, UKP4 diubah menjadi KSP yang pertama kali dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut membawa KSP menjadi lembaga yang membantu pengambilan keputusan presiden secara jauh lebih cepat karena ia dikenal sangat dekat secara personal dengan Jokowi.
Namun, Kompas mencatat, lembaga serupa sudah ada jauh sebelum itu. Institusi yang menaungi pembantu terdekat presiden sudah dibentuk sejak era Presiden Soeharto melalui Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang). Dalam buku Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa dari Soekarno sampai SBY, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Tjipta Lesmana mengatakan, Sesdalopbang merupakan salah satu pembantu terdekat presiden (Kompas, 7/1/2020).
Ruang kerja Sesdalopbang diletakkan persis di sebelah ruang kerja presiden di Bina Graha. Oleh karena itu, setiap saat presiden bisa memanggil Sesdalopbang untuk memberikan tugas atau menanyakan kemajuan persoalan yang ditangani. Tugas yang diberikan pun banyak terkait pengawasan bantuan presiden di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
Pada masa pemerintahan BJ Habibie juga pernah ada rencana mengubah sekretariat negara menjadi asisten eksekutif presiden. Namun, rencana itu tidak jadi karena masa jabatan Habibie yang relatif singkat.
Akan tetapi, pendekatan dan strategi setiap presiden berbeda-beda. Publik lebih sering diperlihatkan diskusi Presiden Prabowo dengan para menteri dan petinggi Partai Gerindra, partai politik asalnya, ketimbang dengan Kepala Staf Kepresidenan. Qodari yang dilantik pada September 2025 pun baru pertama terlihat mengikuti rapat terbatas dengan Prabowo pada 9 Maret 2026 atau enam bulan setelah menjabat.
”Kita sekarang ini mencoba untuk berproseslah, bagaimana bisa membantu dua segi itu dengan lebih optimal,” ujar Qodari.
Dari ruang kendali di Bina Graha, KSP kembali bergerak. KSP pun terus berproses mencari bentuk terbaiknya sebagai pembantu terdekat presiden.
