Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang intervensi politik dalam perombakan atau pemilihan jajaran direksi hingga komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Larangan itu, kata dia, bertujuan agar dapat dipilih orang-orang yang memiliki kompetensi dan profesional dalam menduduki posisi tersebut.
“Sebagai Gubernur, saya percaya betul dengan proses yang dijalankan sekarang ini. Bahkan, ketika melakukan perombakan direksi, komisaris, dan sebagainya, saya cuma minta satu hal, jangan ada intervensi politik, jangan ada titipan. Kalau ada keputusan pun yang memutuskan Gubernur, supaya dipilih orang-orang yang terbaik,” tegas Pramono di kawasan Jakarta Utara, mengutip Antara pada Sabtu.
Dia pun mengakui, saat ini BUMD DKI masih memiliki kekurangan. Namun, apabila dilihat dari segi performa, beberapa BUMD, di antaranya Bank Jakarta, PAM Jaya, Jakpro, Dharma Jaya dan lain sebagainya kini sudah mengalami peningkatan.
“Maka, kata kuncinya adalah saya memberikan kesempatan, dan saya percaya dengan saudara-saudara untuk mengelola perusahaan ini,” ujar Pramono kepada seluruh pimpinan BUMD DKI.
Lebih lanjut, Pramono juga mengingatkan agar jangan sampai ada pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk suatu kepentingan.
Dia sepenuhnya menginginkan agar ke depannya, BUMD Jakarta menjadi lebih baik dan tumbuh lebih sehat.
“Kalau ada orang yang mengatasnamakan saya, harus ngomong langsung dengan saya. Saya sudah pengin betul membangun BUMD-BUMD ini menjadi lebih baik supaya tidak kebebanan dengan hal-hal yang tidak produktif,” ucap Pramono.
Untuk itu, dia meminta agar BUMD DKI memiliki budaya kerja yang lebih baik serta memiliki pemikiran yang terbuka dan komunikasi yang baik.
Jika terjadi persoalan yang membutuhkan keputusan, Pramono mengaku selalu siap mendengarkan seluruh BUMD DKI untuk bersama-sama menghadapi masalah tersebut. (ant/ree)
