Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang adanya intervensi politik dalam proses pemilihan dan perombakan direksi serta komisaris Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta.
Tekankan Profesionalisme dan KompetensiPramono menegaskan larangan tersebut bertujuan memastikan posisi strategis di BUMD diisi oleh individu yang kompeten dan profesional.
“Sebagai Gubernur, saya percaya betul dengan proses yang dijalankan sekarang ini. Bahkan, ketika melakukan perombakan direksi, komisaris, dan sebagainya, saya cuma minta satu hal, jangan ada intervensi politik, jangan ada titipan. Kalau ada keputusan pun yang memutuskan Gubernur, supaya dipilih orang-orang yang terbaik,” ungkapnya.
Ia mengakui sejumlah BUMD DKI masih memiliki kekurangan, namun beberapa di antaranya menunjukkan peningkatan kinerja seperti Bank Jakarta, PAM Jaya, Jakpro, dan Dharma Jaya.
“Maka, kata kuncinya adalah saya memberikan kesempatan, dan saya percaya dengan saudara-saudara untuk mengelola perusahaan ini,” ujarnya.
Wanti-wanti Penyalahgunaan Nama dan Perbaikan Tata KelolaPramono juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk kepentingan tertentu dalam proses pengambilan keputusan.
“Kalau ada orang yang mengatasnamakan saya, harus ngomong langsung dengan saya. Saya sudah pengin betul membangun BUMD-BUMD ini menjadi lebih baik supaya tidak kebebanan dengan hal-hal yang tidak produktif,” katanya.
Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang terbuka serta komunikasi yang baik di lingkungan BUMD.
Pramono menyatakan siap mendengarkan dan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi BUMD guna meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
