Kebakaran Lahan Gambut Sebelum Puncak Kemarau, Alarm Bahaya di Tahun El Nino

kompas.id
6 jam lalu
Cover Berita

Kebakaran lahan gambut telah melanda menjelang puncak musim kemarau. Ini menjadi alarm untuk memperbaiki upaya agar kebakaran tidak semakin meluas mengingat tahun ini diprediksi lebih panas dan lebih kering seiring terjadinya El Nino yang beriringan dengan musim kemarau.

Dalam proyeksi musim kemarau bulan Maret 2026 lalu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan, Indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) di Samudra Pasifik dan IOD (Indian Ocean Dipole) di Samudra Hindia berada pada fase netral. Meski demikian, BMKG memprakirakan pada semester kedua tahun 2026 terdapat potensi perkembangan El Nino dalam kategori lemah hingga moderat.

Proyeksi bakal terjadinya El Nino pada pertengahan tahun ini juga telah disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO). El Nino yang melanda berbarengan dengan musim kemarau di Indonesia bisa menyebabkan kondisi lebih kering serta berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.

Dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang 2026 pada Senin (13/4/2026), Faisal mengatakan, meskipun intensitas El Nino diprediksi tidak sekuat tahun 2015, 2019, dan 2023, dampaknya tetap perlu diwaspadai, terutama karena beriringan dengan periode musim kemarau.

”Musim kemarau dan El Nino itu dua fenomena yang terpisah. Yang kita khawatirkan adalah ketika musim kemarau, fase El Nino-nya sedang aktif. Kondisi inilah yang terjadi pada tahun 2015, 2019, 2023, serta diprediksi mulai tahun 2026 ini. BMKG akan terus memantau agar prediksi ke depan lebih akurat,” katanya.

Baca JugaMusim Kemarau Diprediksi Datang Lebih Awal, Lebih Lama, dan Lebih Kering
Kebakaran sebelum El Nino

Ironisnya, sebelum fenomena El Nino ini tiba dan kemarau mencapai puncaknya pada Agustus 2026, Pantau Gambut mencatat 23.546 titik panas telah lebih dulu mengepung kesatuan hidrologis gambut (KHG) di sejumlah wilayah sejak awal tahun. Laporan yang dikeluarkan Pantau Gambut minggu ini menunjukkan, berdasarkan klasifikasi fungsi ekosistem gambut (FEG), titik panas lebih banyak teridentifikasi pada FEG lindung sebanyak 15.424 titik, sedangkan pada FEG budidaya tercatat 8.122 titik.

Padahal, FEG lindung umumnya memiliki lapisan gambut lebih dalam sehingga berpotensi menghasilkan emisi karbon jauh lebih besar dibandingkan zona budidaya, yang cenderung memiliki kedalaman gambut lebih dangkal.

Pengawasan restorasi berbasis KHG harus diperketat untuk memastikan bahwa kewajiban pemulihan oleh pemegang izin mencakup seluruh dampak ekologis yang ditimbulkan.

Berdasarkan sebaran provinsi, Riau tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi, sebanyak 8.930 titik, diikuti oleh Kalimantan Barat dengan 8.842 titik. Data ini menunjukan bahwa sebaran titik panas pada ekosistem gambut terkonsentrasi di wilayah dengan luasan gambut signifikan, terutama di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Sebaran titik panas juga banyak ditemukan pada area hak guna usaha (HGU) dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK). Terdeteksi 6.192 titik berada di dalam wilayah konsesi berizin HGU sawi, dan 1.334 titik berada pada area IUPHHK. Data ini memperlihatkan adanya celah besar antara regulasi dan implementasi.

Keberadaan lebih dari 7.500 titik panas di area berizin menunjukkan bahwa instrumen legal seperti HGU dan IUPHHK belum menjamin pengelolaan lahan yang aman dari api. Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut, menyampaikan, ”Pengawasan restorasi berbasis KHG harus diperketat untuk memastikan bahwa kewajiban pemulihan oleh pemegang izin mencakup seluruh dampak ekologis yang ditimbulkan, baik di dalam maupun di luar batas administrasi konsesi mereka, guna mencegah kerugian fiskal negara yang terus berulang setiap tahun.”

Lebih jauh Putra menekankan, ancaman El Nino tahun ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakhiri fragmentasi regulasi melalui penyusunan RUU Perlindungan Ekosistem Gambut berbasis KHG dalam Program Legislasi Nasional. Payung hukum ini mendesak untuk mengintegrasikan tata ruang, perizinan, dan penegakan hukum ke dalam satu kerangka nasional yang konsisten dan mengikat.

Bukti saintifik terbaru

Untuk menangani kebakaran hutan secara efektif, ada kebutuhan mendesak untuk membangun sistem yang memberi tahu kita di mana dan kapan kebakaran terjadi. Namun, peta area terbakar berbasis satelit yang ada sering kali melewatkan banyak kebakaran kecil di lanskap tropis yang kompleks.

Untuk mengatasi masalah ini, peneliti The TreeMap, Perancis, David LA Gaveau, telah membangun peta kebakaran yang jelas, detail, dan akurat. Ia melaporkan temuannya ini di jurnal PLOS One pada 8 April 2026. Laporan ditulis bersama Mohammad A Salim, juga dari The TreeMap, dan Adria Descals dari Department of Biology University of Antwerp, Belgia.

Dengan menggunakan citra tajam beresolusi tinggi dari satelit Sentinel-2, yang mampu mendeteksi detail sekecil 20 meter, Gaveau berhasil memetakan area kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia secara otomatis setiap bulan. Sistem ini bisa memberi informasi yang lebih cepat dan andal untuk melacak kebakaran, terutama kebakaran kecil yang sering diabaikan oleh sistem satelit global yang lebih lama.

Baca JugaKarhutla Marak Kembali, Perusahaan Sawit Ditindak Tegas 

Selain melaporkan temuan mereka di jurnal ilmiah, tim tersebut juga membagikan peta bekas kebakaran bulanan. Peta ini bisa diakses daring di Nusantara Atlas, sebuah platform terbuka yang membantu siapa pun melacak deforestasi di seluruh Asia Tenggara.

Pemetaan dimulai dengan data dari satelit Sentinel-2, yang menangkap gambar permukaan Bumi dengan sangat detail. Untuk memahami seperti apa lahan sebelum kebakaran, para peneliti memeriksa gambar dari tiga bulan sebelum periode penelitian. Kemudian, mereka membandingkannya dengan gambar yang diambil setelah kebakaran untuk melihat apa yang telah berubah.

Selanjutnya, mereka memasukkan data ini ke dalam algoritma cerdas yang disebut Random Forest. Model ini dilatih untuk mengenali tanda spektral unik dari lahan yang terbakar, seperti arang dan abu, dan membedakannya dari permukaan yang tidak terbakar, seperti vegetasi yang sehat atau tanah yang lembab.

Terakhir, mereka memeriksa hasilnya terhadap data kebakaran independen dari satelit yang melacak panas dan kebakaran aktif. Ini termasuk informasi dari Sistem Informasi Kebakaran NASA untuk Manajemen Sumber Daya (FIRMS), yang memberikan pembaruan harian tentang titik api di seluruh dunia.

Hasilnya adalah serangkaian peta yang sangat detail, yang menangkap area terbakar di seluruh negeri, setiap bulan dengan resolusi tajam 20 meter. Ini merupakan lompatan besar dari alat global lama yang hanya dapat melihat area yang jauh lebih besar, yaitu 500 meter.

Dengan tingkat detail ini, mereka mampu memetakan lebih dari 5,62 juta hektar yang terdampak kebakaran. Dari jumlah tersebut, 2,92 juta hektar terbakar sekali, sementara 1,12 juta hektar terbakar beberapa kali, dengan total area terbakar mencapai 4,04 juta hektar.

Mereka juga menemukan bahwa kebakaran tidak tersebar merata. Kebakaran terkonsentrasi di Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sumatera, dengan enam provinsi menyumbang 68 persen dari total area terbakar.

Studi ini menyoroti peran iklim dalam memicu kebakaran ini. Puncak tertinggi pada tahun 2019 dan 2023 bertepatan dengan peristiwa El Nino dan Indian Ocean Dipole positif, menunjukkan bagaimana pola iklim dapat menciptakan kondisi yang meningkatkan risiko kebakaran.

Menurut kajian ini, pada tahun 2019 dan 2023, aktivitas kebakaran meningkat sekitar bulan Juli dan mencapai puncaknya pada September–Oktober, bertepatan dengan terjadinya El Nino dan nilai Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Sebaliknya, fase netral atau negatif dari tahun 2020 hingga 2022 bertepatan dengan kebakaran yang minimal.

Tahun 2024 mencatatkan aktivitas kebakaran menengah tanpa anomali iklim yang kuat. Temuan ini menegaskan bahwa anomali iklim terkait dengan aktivitas kebakaran di Indonesia serta menegaskan kembali pentingnya El Nino dan IOD untuk peringatan dini. ”Hasil kami menunjukkan bahwa upaya pencegahan membatasi kebakaran hutan karena kebakaran pada tahun 2019 dan 2023 tetap lebih rendah daripada kejadian sebelumnya,” ujar Gaveu.

Baca JugaKarhutla di Area Konsesi Tetap Tinggi meski Kondisi Kemarau Basah

Wawasan yang diperoleh dari studi ini, bersama dengan peta akses terbuka yang disediakan oleh para peneliti, seharusnya dapat memperkuat pemantauan hutan, memandu strategi pencegahan yang lebih efektif, serta membekali masyarakat dan pembuat kebijakan untuk bertindak dengan cepat. Bersama dengan peringatan tentang El Nino, yang sudah diketahui sejak awal, seharusnya kita bisa meredam kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas tahun ini.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Imigrasi Soetta Siap Layani 35 Ribu Jamaah Haji 2026 dari Tiga Embarkasi
• 20 jam lalupantau.com
thumb
104 Prajurit TNI AD Dikirim ke Pakistan Ikuti Pendidikan Perang hingga Intelijen
• 11 jam lalurctiplus.com
thumb
Proyek ICDI Resmi Dicanangkan, Daram Mau Bangun Islamic Center 75 Hektar Bertaraf Internasional
• 14 jam lalutvonenews.com
thumb
Pramono larang intervensi politik dalam pemilihan direksi BUMD DKI
• 8 jam laluantaranews.com
thumb
Menteri Haji dan Umrah Lantik Pengurus PPIH Embarkasi, Semua Visa sudah Beres
• 23 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.