Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono merespons ancaman blokir Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terhadap Wikimedia Foundation, pengelola Wikipedia imbas belum mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat. Menurutnya, Wikimedia harus mematuhi regulasi yang berlaku.
"Komisi I DPR RI menegaskan bahwa tata kelola ruang digital di Indonesia harus dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Regulasi mengenai kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan instrumen penting yang dirancang untuk memastikan keteraturan, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan masyarakat," ucap Dave kepada wartawan, Sabtu (18/4).
"Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia," tambahnya.
Meski begitu, Dave menilai Wikipedia memiliki manfaat yang baik sebagai sumber informasi dan penunjang literasi publik, sehingga pemblokirannya harus ditimbang matang-matang oleh Komdigi.
"Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat, khususnya dalam hal literasi dan keterbukaan informasi," lanjutnya.
"Karena itu, kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) perlu mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif, dengan membuka ruang dialog bersama Wikimedia Foundation. Penjelasan yang transparan mengenai tujuan regulasi, disertai kesediaan untuk mendengarkan masukan dari pihak terkait, akan membantu tercapainya kepatuhan tanpa menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital," lanjutnya.
Dave menegaskan, Komisi I DPR mendukung langkah pemerintah untuk menegakkan aturan. Namun, ia mengingatkan Komdigi agar bijak dalam mengambil langkah.
"Komisi I DPR RI mendukung pemerintah untuk tetap konsisten menegakkan aturan, namun juga bijak dalam memilih langkah. Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban, tetapi menjaga akses publik terhadap pengetahuan merupakan tanggung jawab bersama," tutur Dave.
"Dengan pendekatan yang tegas sekaligus solutif, kami percaya bahwa tata kelola digital di Indonesia dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus tetap menjamin ruang digital yang terbuka, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas," tandasnya.
Sebelumnya, Komdigi mengultimatum Wikimedia Foundation untuk mendaftar PSE lingkup privat dengan mengancam blokir dalam tujuh hari (sekarang tersisa empat hari). Komdigi menyebut proses permintaan pendaftaran itu telah dilakukan sejak 2025, namun belum juga diindahkan.
