Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkap sejumlah hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). ia mengatakan masih menemukan banyak penyimpangan yang terjadi di lapangan.
“Saya kalau ingat ini uang negara, uang rakyat. saya tidak menutup mata mungkin rantai kesalahan ini ada pada semua,” ujar Nanik dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG seperti dikutup dari akun instagram @Nanik_deyang pada Sabtu (18/4).
Dalam arahannya kepada ratusan petugas pelaksana MBG yang hadir, Nanik mengatakan masih menemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Padahal menurut dia pemerintah telah memberikan sejumlah kemudahaan termasuk dengan mengangkat petugas SPPG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di saat masih banyak abdi negara lain yang harus mengantri hingga 10 tahun lebih.
Ia pun meminta kepada kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk lebih berperan dalam mengawasi pelaksanaan makan bergizi gratis. Ia berharap pelaksanaan MBG bisa dijalankan dengan lebih baik dengan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Mari kita semua menjalankan program MBG dengan hati nurani dan dengan nawaitu untuk memenuhi gizi anak Indonesia, sekaligus menghidupkan ekonomi rakyat serta menciptakan lapangan kerja,” ujar Nanik.
Sebelumnya Nanik mengatakan telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar BGN bertindak tegas pada dapur-dapur atau SPPG yang tidak menjalankan program sesuai ketentuan. Tak hanya memerintahkan penertiban SPPG, presiden menurut Nanik juga meminta agar pemberian MBG diarahkan ke para penerima manfaat yang memang harus diperbaiki gizinya.
“Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” jelas Nanik dalam keterangan resmi yang dikutip dari situs resmi BGN.
Ia mengatakan Prabowo juga meminta pelaksanaan MBG tidak dilakukan secara memaksa. Ia menyebut kelompok masyarakat mampu maupun sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut tidak boleh dipaksa untuk menerima.
“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” jelas Nanik.
Menurut Nanik, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci agar program ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. BGN menurut dia akan memaksimalkan agar program BMG dapat dilakukan secara tepat sasaran.
