Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Indonesia menguasai lebih dari 60% pasar sawit global, seiring lonjakan kinerja ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil(CPO) dan produk turunannya sepanjang awal 2026.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan dominasi Indonesia di pasar global tidak terlepas dari strategi hilirisasi yang terus diperkuat pemerintah.
Menurutnya, potensi terbesar justru berada pada pengembangan produk turunan yang lebih luas, termasuk minyak goreng dan berbagai produk industri lainnya.
“Kalau CPO kita olah menjadi margarin, kosmetik, dan produk turunan lainnya, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Kita kuasai lebih dari 60% pasar dunia. Artinya Indonesia sangat menentukan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).
Amran menyampaikan bahwa Kementan akan terus mendorong penguatan ekosistem sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produktivitas kebun, efisiensi industri pengolahan, hingga perluasan akses pasar ekspor.
Menurutnya, sektor sawit tidak hanya menjadi penopang devisa negara, melainkan juga pilar utama dalam memperkuat ekonomi nasional berbasis pertanian dan industri hilir yang berdaya saing global.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor CPO dan turunannya pada Januari—Februari 2026 mencapai US$4,69 miliar, melonjak 26,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$3,71 miliar. Dari sisi volume, ekspor juga meningkat signifikan dari 3,33 juta ton menjadi 4,54 juta ton.
Kinerja ekspor yang menguat turut ditopang peningkatan produksi nasional. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi CPO Indonesia sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton atau naik 7,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara total produksi CPO dan PKO (palm kernel oil) tercatat sebesar 56,55 juta ton atau meningkat 7,18%.
Dari sisi perdagangan, ekspor produk sawit sepanjang 2025 mencatatkan volume mencapai 32,34 juta ton atau tumbuh 9,51%, sementara nilainya menembus US$35,87 miliar atau naik 29,23% secara tahunan.
Produksi CPO 2026Dalam catatan Bisnis, Gapki sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan produksi CPO pada 2026 hanya berkisar 1%—2% di tengah potensi El Nino serta meningkatnya konsumsi domestik untuk program bauran biodiesel 50% (B50).
Sekretaris Jenderal Gapki Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono menyatakan kinerja industri sawit sepanjang 2025 masih mencatatkan pertumbuhan, baik dari sisi produksi, ekspor, maupun konsumsi domestik.
Meski demikian, dia memperkirakan produksi sawit pada 2026 tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain potensi El Nino pada pertengahan tahun serta pembenahan tata kelola perkebunan sawit yang masih menjadi tantangan bagi industri.
“Di tahun 2026, sebenarnya kami ini juga sangat khawatir ya, tapi tetap berusaha untuk naik. Kalaupun [produksi sawit] naik itu nggak lebih dari 5%, mungkin 1–2% lah,” ujar Sugeng dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Selain dari sisi produksi, peningkatan konsumsi domestik untuk program biodiesel juga diperkirakan akan memengaruhi ketersediaan pasokan ekspor. Saat ini pemerintah masih melanjutkan implementasi mandatori biodiesel B40, dengan tingkat serapan pada 2026 yang diproyeksikan relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.
“Untuk konsumsi biodiesel, sampai hari ini masih B40 sehingga kemungkinan juga masih sama dengan tahun lalu serapannya, 13–14 juta, kemudian untuk ekspornya juga demikian,” ujarnya.
Untuk diketahui, konsumsi biodiesel pada 2025 naik menjadi 12,70 juta ton atau 10,97% dari tahun sebelumnya sebesar 11,44 juta ton. Adapun, kenaikan biodiesel ini disebabkan oleh kenaikan bauran dari 35% (B35) menjadi 40% (B40).
Lebih lanjut, Sugeng juga mengingatkan rencana peningkatan bauran biodiesel menjadi B50 dapat berdampak pada penurunan volume ekspor sawit Indonesia.
“Ada bicara katanya mau B50, nah ini tentunya akan terdampak lagi kalau B50 diterapkan, volume ekspor akan menurun, nah nanti takut saya nanti itu ada tambahan-tambahan, biaya yang levy dan sebagainya,” imbuhnya.
Dari sisi harga, dalam jangka pendek hingga kuartal I/2026, harga minyak sawit diperkirakan masih bertahan tinggi, dengan kisaran sekitar US$1.050–US$1.125 per ton.
Meski demikian, Gapki tetap optimistis industri sawit masih mampu mencatat pertumbuhan pada 2026, meskipun tipis dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gapki Eddy Martono memperkirakan total produksi sawit nasional pada 2026 akan berada di kisaran 57 juta ton, tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.
“Produksi tahun ini kemudian masih mendekati, kalau ada kenaikan pun kira-kira masih di bawah 5%. Tapi masih mendekati tahun 2025,” kata Eddy.
Eddy juga mengingatkan potensi dampak fenomena iklim El Nino yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurut Eddy, dampak El Nino pada 2026 kemungkinan belum terlalu terasa, namun efek kekeringan berpotensi memukul produksi pada 2027–2028.
“Kalau El Nino seperti kejadian tahun 2015 dan 2019, itu di tahun ini mungkin tidak terlalu kelihatan dampaknya sekali, karena yang terjadi hanya pelambatan panen. Tetapi di tahun 2027 dan 2028 itu akan terjadi dampak daripada kekeringan tadi,” ujarnya.
Untuk menjaga produktivitas, industri saat ini juga mengembangkan program pelepasan serangga penyerbuk baru yang diharapkan mampu meningkatkan produksi tandan buah segar (TBS). Program tersebut masih dilakukan secara terbatas oleh konsorsium anggota GAPKI di sejumlah wilayah di Sumatra.
Di sisi lain, Gapki menyoroti lambatnya pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang masih menjadi salah satu kendala dalam upaya meningkatkan produktivitas kebun sawit nasional.
“PSR itu sebenarnya sekarang bisa dikatakan stagnan, jalan tapi lambat sekali. Nah, kemarin saya sampaikan di Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], kalau perlu Pak Menteri dibuat jadi mandatori PSR, tetapi tetap harus diberikan jalan keluarnya,” terangnya.
Menurutnya, banyak petani enggan melakukan peremajaan karena khawatir kehilangan sumber pendapatan selama masa tunggu tanaman baru berproduksi yang bisa mencapai sekitar 2,5–3 tahun. Selain persoalan pendapatan, hambatan lain dalam pelaksanaan PSR adalah masalah legalitas lahan yang sebagian masih berada di kawasan hutan.
