Daulat Tempe dan Ujian Martabat Bangsa

Di sudut dapur sederhana, seorang ibu mungkin mulai mengernyitkan dahi ketika mendapati ukuran tempe langganannya tak "setebal" dulu. Di tempat lain, perajin tempe terpaksa merumahkan beberapa pekerja karena margin keuntungan kian tipis akibat lonjakan harga bahan baku. Kenaikan harga kedelai hari ini bukan sekadar angka dalam laporan statistik ekonomi; tapi realitas pahit yang memukul meja makan rakyat sekaligus menguji ketahanan martabat sebagai bangsa agraris.

Lonjakan harga kedelai kembali menelanjangi persoalan kronis: ketergantungan akut pada impor. Data Kementerian Perdagangan (2025) menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen kebutuhan kedelai nasional masih impor. Akibatnya, setiap kali harga global bergejolak karena gangguan rantai pasok maupun dinamika geopolitik, pelaku usaha domestik menjadi babak belur. Ironis: makanan yang dianggap paling "Indonesia" justru kedaulatannya digenggam asing.

Harga kedelai sangat sensitif bagi stabilitas nasional. Sebab kedelai terletak pada posisi sentral dalam struktur gizi rakyat. Berdasarkan data  BPS dalam Laporan Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia (2024), tempe dan tahu tetap menjadi sumber protein utama bagi mayoritas penduduk. Data Susenas mencatat rata-rata konsumsi tempe dan tahu per kapita seminggu mencapai 0,314 kg, melampaui konsumsi daging sapi yang hanya berkisar 0,011 kg.

Bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, tempe bukan sekadar pelengkap hidangan, melainkan "penyelamat" gizi. Pusdatin Pertanian Kementerian Pertanian (2023) memproyeksikan kebutuhan kedelai nasional terus meningkat di angka 2,5-2,8 juta ton per tahun. Ketika harganya tak terkendali, yang terancam bukan hanya dompet keluarga, melainkan juga agenda besar pemerintah dalam menekan angka stunting. Tahu dan tempe adalah jaring pengaman gizi paling demokratis yang kita miliki.

Bagi pengusaha tahu dan tempe skala mikro, kondisi ini ibarat berjalan di lorong sempit. Menaikkan harga jual secara drastis adalah "bunuh diri" pasar di tengah daya beli yang lesu. Gubernur BI Perry Warjiyo (2023), pernah mengingatkan bahwa inflasi yang didorong kenaikan biaya produksi dapat menekan sektor riil secara signifikan dan melemahkan daya beli masyarakat secara sistemik.

Kementerian Koperasi dan UKM (2024) mencatat bahwa UMKM menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional. Jika para perajin berhenti berdenyut, efek domino sosial akan meluas. Saat akses terhadap protein terjangkau ini terganggu, stabilitas sosial-ekonomi di tingkat akar rumput pun ikut goyah. Ketidakmampuan kita menjaga stabilitas harga kedelai pada dasarnya adalah kegagalan dalam melindungi lapisan ekonomi paling bawah.

Dalam sengkarut harga pangan ini, petuah Bung Karno kembali menemukan urgensinya: “Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli.” Ungkapan ini sering kali disalahpahami sebagai upaya merendahkan makanan rakyat. Padahal, Proklamator sedang membicarakan mentalitas, bukan kualitas gizi.

Ada tafsir sosiologis yang menyebutkan bahwa istilah itu merujuk pada proses pembuatan tempe tradisional di masa lalu; kedelai diinjak-injak untuk memisahkan kulitnya. Pesannya jelas: Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang rela "diinjak-injak", baik secara kedaulatan politik maupun kemandirian ekonomi.

Hari ini, saat kita masih sangat bergantung pada kebijakan ekspor negara lain untuk mengisi perut rakyat, posisi kita memang belum sepenuhnya berdaulat. Kita masih "didikte" oleh fluktuasi harga yang kendalinya berada di luar tangan kita sendiri. Inilah ujian martabat yang sesungguhnya: mampukah kita berdaulat di atas piring sendiri?

Sembari menunggu kebijakan makro membuahkan hasil, konsumen dituntut lebih cerdas bersiasat. Diversifikasi protein nabati dengan melirik kacang-kacangan lokal seperti kacang koro, gude, atau kacang tunggak bisa menjadi alternatif substitusi. Selain itu, pola pembelian kolektif melalui koperasi warga dapat memperpendek rantai distribusi yang panjang dan mahal, sekaligus membantu perajin lokal tetap bertahan.

Namun, beban ini tak boleh dipikul rakyat sendirian. Pemerintah harus hadir melampaui jargon kedaulatan pangan. Penguatan produksi kedelai lokal harus dibarengi dengan insentif nyata bagi petani: jaminan harga beli yang kompetitif, kemudahan akses pupuk, dan teknologi benih unggul. Tanpa nilai ekonomi yang menjanjikan, petani akan terus berpaling ke komoditas lain yang lebih menguntungkan.

Implementasi program Kementerian Pertanian (2024) di lapangan perlu dikawal ketat agar kebijakan impor tidak memukul petani lokal saat masa panen tiba. Bank Dunia (2022) mengingatkan bahwa ketahanan pangan tak hanya soal ketersediaan (availability), tapi juga aksesibilitas dan stabilitas harga. Artinya, solusi harus menyentuh seluruh rantai, dari hulu hingga hilir.

Tempe mungkin terlihat sederhana, namun di balik kesederhanaannya tersimpan makna besar tentang akses pangan, gizi rakyat, keberlanjutan UMKM, dan harga diri bangsa. Kenaikan harga kedelai seharusnya tidak hanya dilihat sebagai masalah jangka pendek, tetapi momentum emas untuk berbenah secara struktural.

Walhasil, menjaga harga kedelai tetap stabil adalah upaya menjaga agar masyarakat tetap sehat dan produktif. Menjaga daulat tempe, pada hakikatnya, adalah upaya memastikan bahwa bangsa ini memiliki martabat yang tegak dan tidak mudah "diinjak-injak" oleh dinamika global, tepat di atas meja makannya sendiri.