Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku heran dengan adanya pihak yang melakukan laporan ke polisi atas kritik publik soal isu pangan. Hal ini baru saja dialami dosen yang juga pengamat hukum tata negara, Feri Amsari.
Hal ini disampaikan Hasto dalam peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu (18/4/2026).
Advertisement
Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.
“Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal Republik ini dibangun dengan suatu dialektika,” kata Hasto.
Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah bukan upaya untuk menjatuhkan. Kritik, kata dia justru merupakan bentuk kepedulian dan cinta terhadap bangsa.
“Kalau kita kritik pemerintah bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada Republik ini,” jelas Hasto.
Ia menilai, ruang demokrasi harus tetap dijaga melalui kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap pemerintah.




