Pantau - Pemerintah China menyatakan protes keras terhadap Jepang setelah kapal militer Pasukan Bela Diri Maritim Jepang melintasi Selat Taiwan pada Jumat (17/4), yang dinilai sebagai tindakan provokatif dan mengancam kedaulatan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan pelayaran tersebut memperuncing ketegangan hubungan bilateral serta merusak fondasi politik antara kedua negara.
“Tindakan ini secara serius merusak fondasi politik hubungan China-Jepang serta mengancam kedaulatan dan keamanan China. China dengan tegas menentang hal tersebut dan telah menyampaikan protes keras kepada Jepang,” ungkapnya dalam konferensi pers di Beijing.
Pelayaran Picu Ketegangan BaruPelayaran kapal Jepang ini menjadi yang pertama sejak Sanae Takaichi menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada Oktober 2025.
Langkah tersebut disebut sebagai sinyal ketegasan Jepang terhadap meningkatnya sikap agresif China, meski belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah Tokyo.
Guo menegaskan isu Taiwan merupakan bagian dari kedaulatan China dan menjadi garis merah dalam hubungan dengan Jepang.
“Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. China mendesak Jepang untuk segera kembali ke jalur yang benar, berhati-hati dalam perkataan dan tindakan, serta menghentikan langkah yang semakin menjauh dari jalan yang benar,” ujarnya.
Militer China Siaga dan Lakukan PengawasanJuru Bicara Kementerian Pertahanan China Zhang Xiaogang menyatakan militer telah mengambil langkah tegas dengan mengerahkan kekuatan laut dan udara untuk memantau pelayaran kapal Jepang tersebut.
“Tindakan Jepang ini merupakan provokasi yang disengaja, kesalahan yang berulang, dan menimbulkan pertanyaan mengenai maksud sebenarnya,” katanya.
Ia menambahkan bahwa langkah Jepang dapat mengirim sinyal keliru kepada kelompok separatis Taiwan dan berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan.
Ketegangan China-Jepang sebelumnya telah meningkat sejak pernyataan Jepang terkait potensi krisis Taiwan pada November 2025.
Sebagai respons, China sempat mengambil berbagai langkah balasan, termasuk penghentian impor produk laut Jepang dan pembatasan hubungan diplomatik.
