Pontianak (ANTARA) - Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong percepatan transisi energi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor di Kalimantan Barat (Kalbar) dalam Seminar Nasional Energi Terbarukan yang digelar bersama Universitas Nahdlatul Ulama di Pontianak.
"Transisi energi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Masa depan energi Indonesia dibangun secara bersama-sama," kata Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan, Muhammad Kholid Syeirazi, di Pontianak, Sabtu.
Kholid menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen.
Ia mengungkapkan bahwa Indeks Ketahanan Energi Indonesia saat ini berada pada level 7,13 atau kategori “tahan”, dan ditargetkan meningkat menjadi “sangat tahan” pada periode 2028–2029 melalui kebijakan yang terintegrasi dan konsisten.
Baca juga: Indonesia sambut positif pembukaan kembali Selat Hormuz
"Kami optimistis target tersebut dapat dicapai melalui penguatan kebijakan yang terkoordinasi," tuturnya.
Dalam paparannya, Kholid menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat transisi energi, di antaranya percepatan pembentukan Cadangan Penyangga Energi (CPE).
Kemudian pengurangan impor bahan bakar minyak melalui peningkatan bauran biofuel dan substitusi LPG, serta reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan bermotor dan diversifikasi energi di sektor rumah tangga sebagai bagian dari upaya menekan ketergantungan pada energi fosil.
Menurut dia, penguatan CPE menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional dalam jangka panjang.
Pemerintah saat ini juga tengah mengkaji revisi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 guna membuka peluang partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur penyimpanan energi.
Ia juga menyoroti pentingnya rasionalisasi konsumsi energi, khususnya pada komoditas bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, serta pengembangan biofuel berbasis sawit dan tebu sebagai alternatif energi yang lebih berkelanjutan.
"Energi merupakan faktor kunci dalam pembangunan nasional. Penyediaan energi yang andal, terjangkau, dan bersih menjadi prasyarat utama dalam proses transisi dari energi fosil menuju energi hijau," katanya.
Baca juga: Tekan ketergantungan BBM, DKI kembangkan energi alternatif panel surya
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan dan dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, asosiasi sektor energi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta mahasiswa di Kalimantan Barat.
Forum itu juga menghadirkan narasumber, antara lain Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prof. Sukino, Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Alfeus Sunarso, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Prof. Dwi Astiani, serta Pemeriksa Madya BPK Chairil Sutanto.
Melalui forum yang didukung PT Pertamina, DEN bersama Universitas NU Kalbar menegaskan bahwa kebijakan energi nasional perlu diimplementasikan secara nyata di daerah melalui inovasi dan kolaborasi guna memperkuat ketahanan serta kemandirian energi Indonesia.
"Transisi energi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Masa depan energi Indonesia dibangun secara bersama-sama," kata Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan, Muhammad Kholid Syeirazi, di Pontianak, Sabtu.
Kholid menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen.
Ia mengungkapkan bahwa Indeks Ketahanan Energi Indonesia saat ini berada pada level 7,13 atau kategori “tahan”, dan ditargetkan meningkat menjadi “sangat tahan” pada periode 2028–2029 melalui kebijakan yang terintegrasi dan konsisten.
Baca juga: Indonesia sambut positif pembukaan kembali Selat Hormuz
"Kami optimistis target tersebut dapat dicapai melalui penguatan kebijakan yang terkoordinasi," tuturnya.
Dalam paparannya, Kholid menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat transisi energi, di antaranya percepatan pembentukan Cadangan Penyangga Energi (CPE).
Kemudian pengurangan impor bahan bakar minyak melalui peningkatan bauran biofuel dan substitusi LPG, serta reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan bermotor dan diversifikasi energi di sektor rumah tangga sebagai bagian dari upaya menekan ketergantungan pada energi fosil.
Menurut dia, penguatan CPE menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional dalam jangka panjang.
Pemerintah saat ini juga tengah mengkaji revisi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 guna membuka peluang partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur penyimpanan energi.
Ia juga menyoroti pentingnya rasionalisasi konsumsi energi, khususnya pada komoditas bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, serta pengembangan biofuel berbasis sawit dan tebu sebagai alternatif energi yang lebih berkelanjutan.
"Energi merupakan faktor kunci dalam pembangunan nasional. Penyediaan energi yang andal, terjangkau, dan bersih menjadi prasyarat utama dalam proses transisi dari energi fosil menuju energi hijau," katanya.
Baca juga: Tekan ketergantungan BBM, DKI kembangkan energi alternatif panel surya
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan dan dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, asosiasi sektor energi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta mahasiswa di Kalimantan Barat.
Forum itu juga menghadirkan narasumber, antara lain Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prof. Sukino, Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Alfeus Sunarso, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Prof. Dwi Astiani, serta Pemeriksa Madya BPK Chairil Sutanto.
Melalui forum yang didukung PT Pertamina, DEN bersama Universitas NU Kalbar menegaskan bahwa kebijakan energi nasional perlu diimplementasikan secara nyata di daerah melalui inovasi dan kolaborasi guna memperkuat ketahanan serta kemandirian energi Indonesia.
